DKI Usulkan ke DPRD Biaya Balik Nama Kendaraan Baru Naik Sebesar 2,5 Persen

Selain untuk meningkatkan pajak, kenaikan biaya balik nama ini diharapkan bisa mengontrol pembelian kendaraan.

TribunJakarta/Gerald Leonardo Agustino
Razia gabungan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) digelar di Jalan Pantai Indah Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (21/11/2018). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan mengenai bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) naik sebesar 2,5 persen dari besaran yang sudah diberlakukan.

Plt Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Faisal Syafruddin, menjelaskan bahwa saat ini, BBN-KB 1 di DKI Jakarta masih sebesar 10 persen. Angka ini berada di bawah besaran kesepakatan Badan Pendapatan Daerah se-Jawa dan Bali yang mencapai 12,5 persen.

"Kita sedang usulkan, sesuai dengan kesepakatan badan pendapatan daerah se-Jawa dan Bali untuk BBN 1 itu ditetapkan 12,5 persen. Jawa dan Bali. Nah akhirnya DKI harus menyesuaikan karena di Jawa 12,5 persen, DKI belum. DKI baru 10 persen. Nah sekarang DKI menyesuaikan menjadi 12,5 persen," kata Faisal, Kamis (7/2/2019) kemarin.

Selain untuk meningkatkan pajak, kenaikan biaya balik nama ini diharapkan bisa mengontrol pembelian kendaraan.

Sehingga, nantinya tak banyak masyarakat yang memutuskan untuk membeli kendaraan dan beralih ke angkutan umum.

Usulan tersebut, kini sudah disampaikan ke ranah DPRD DKI Jakarta. Menurut Faisal, dirinya kini masih menunggu terkait disetujui atau tidaknya kenaikan biaya balik nama tersebut.

Petugas Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pajak Buru 7 Penunggak Pajak Mobil Mewah di Jakut

Jedar Bongkar Harga Barang Mewah yang Dipakai Ussy Sulistiawaty, Nia Ramadhani: Besok Ditelpon Pajak

Bayar Pajak Sampai Rp 30 Miliar, Hotman Paris: Saya Pura-pura Pinjam Uang dari Luar Negeri

"Jadi ini sebenarnya bukan dalam rangka meningkatkan pendapatan saja, dalam rangka regulasi masyarakat supaya pindah ke roda transportasi massal, salah satunya itu. Kalau beli mobilnya mahal kan orang malas beli mobil kan," kata Faisal.

"Tergantung nanti dari dewan menyetujuinya kapan. Kita sedang usulkan ke dewan," tambahnya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved