Breaking News:

Pengembang Gedung di Jakarta Wajib Sediakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Denny menjelaskan, ada sejumlah hal yang wajib dipenuhi oleh para pengembang maupun pemilik gedung terkait dengan pengadaan fasilitas

Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNJAKARTA.COM/LEO PERMANA
Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara (training oranye) saat membantu seorang pengguna kursi roda melintasi zebra cross di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi DKI Jakarta mewajibkan setiap pengembang yang mengajukan perizinan bangunan gedung di Ibu Kota untuk menyertakan desain fasilitas khusus penyandang Disabilitas ke dalam Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA).

Hal ini dilakukan demi memenuhi impelementasi hak- hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Perlindungan Penyandang Disabilitas.

"Kami mewajibkan kepada setiap pengembang bangunan gedung kepentingan umum baik itu hotel,
perkantoran, mal, dan apartemen untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik
bagi penyandang Disabilitas," kata Wakil Kepala DPMPTSP, Denny Wahyu Haryanto, dalam keterangannya Sabtu, (9/2/2019).

Denny menjelaskan, ada sejumlah hal yang wajib dipenuhi oleh para pengembang maupun pemilik gedung terkait dengan pengadaan fasilitas.

Diantaranya sarana parkir yang diperuntukan khusus penyandang disabilitas yang berukuran 3,7 meter x 4,5 meter dengan jarak maksimal ke bangunan gedung sejauh 60 meter, memiliki kemiringan ramp atau fitur pengganti tangga dengan ukuran 1:8 untuk dalam bangunan dan 1:10 untuk luar bangunan, serta lebar ramp minimal 0,95 meter tanpa tepi pengaman dan 1,2 meter dengan tepi pengaman.

Selanjutnya, pemilik gedung diwajibkan menyediakan lift dengan ruang bersih minimal 1,4 meter x 1,4 meter hand rail sekaligus menyediakan toilet khusus Disabilitas.

Satgas Antimafia Bola Tetapkan Tiga Orang sebagai Tersangka Perusakan Barang Bukti

"Apabila Gambar Perencanaan Arsitektur atau GPA tidak terdapat fasilitas aksesibilitas bagi penyandang
Disabilitas, maka perizinan bangunan gedung tidak dapat diproses sebelum pemohon merevisi GPA sesuai
ketentuan,” kata Denny.

Denny menambahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bagi
bangunan gedung yang tidak dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas tersebut, maka dapat dikenakan sanksi yang tergas.

Sanksi tersebut juga berlaku bagi para pemilik gedung yang sudah menyediakan fasilitas yang dimaksud namun dalam kondisi yang tidak layak.

"Ada sanksinya. Mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, sampai dengan pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Jadi tidak ada alasan bagi pengembang untuk tidak mematuhinya," tambahnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved