Pilpres 2019

Prabowo Taksir APBN Bocor Rp 500 Triliun: JK Bantah Kebocoran Capai 25 Persen, KPK Beri Masukan

Pernyataan Prabowo Subianto oal kebocoran anggaran sebesar Rp 500 triliun menuai banyak komentat.

Prabowo Taksir APBN Bocor Rp 500 Triliun: JK Bantah Kebocoran Capai 25 Persen, KPK Beri Masukan
Kompas.com/Garry Lotulung
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyampaikan visi misi di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. 

"Coba tunjukan satu negara yang anggota DPR-nya ada 40 ditangkap, yang kepala daerahnya 100 lebih, yang menterinya sembilan ditangkap. Coba cari negara yang ada seperti itu. Jadi memang ada korupsi tapi kita tegakan (hukum) juga sangat keras," lanjut dia.

KPK Siap Usut Soal Kebocoran Anggaran Rp 500 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut isu kebocoran APBN sebesar Rp500 triliun seperti yang diucapkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberi saran, apabila ada fakta dan informasi utama terkait kebocoran anggaran tersebut, dapat dikirimkan ke KPK.

"Kalau benar, bila dilakukan oleh penyelenggara nagara maka itu bisa dilakukan penindakan oleh KPK," kata Saut kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).

Ramalan Zodiak Sabtu 9 Februari 2019: Virgo Pertahankan Pasangan, Aries Jangan Terlalu Lelah

Pengembang Gedung di Jakarta Wajib Sediakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Terkait mekanisme pelaporan, Saut menjelaskan, pelapor bisa menggunakan fasilitas yang ada.

"Jelasnya telepon dulu ke 198 juga bisa nanti KPK akan melindungi pelapor," jelas Saut.

Kata Saut, isu kebocoran anggaran itu harus dicek secara detail. Menurut nya, APBN terdiri dari banyak pos anggaran.

"APBN itu kan luas apa saja di mana saja, gaji pegawai negeri juga APBN, jadi yang mana dimaksud? Kalau pengadaan barang dan jasa tentu harus detail 5W+1H nya," kata Saut.

Menurut Saut, saat ini KPK sudah melakukan sejumlah langkah pencegahan seperti di delapan area intervensi di antaranya pada pos belanja barang dan jasa.

"Dapat dilihat pada korsupgah.kpk.go.id. Bagaimana pemda atau kementerian dan lembaga disupervisi KPK. Selain itu ada litbang lakukan banyak pendekatan tata kelola tentang banyak hal, misalnya tentang migas, hutan, dan lain-lain," terangnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

Penulis: Mohamad Afkar Sarvika
Editor: Kurniawati Hasjanah
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved