Gencarkan Pergub 132/2018, Pemprov DKI Mediasi Kasus Dualisme di Apartemen

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta gencar mensosialisasikan aturan Pergub nomor 132 tahun 2018 di Rusunami dan apartemen.

Gencarkan Pergub 132/2018, Pemprov DKI Mediasi Kasus Dualisme di Apartemen
TribunJakarta.com/Pebby Ade Liana
Kepala Seksi Pembinaan Penghunian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Ledy Natalia, Rabu (21/2/2019). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta gencar mensosialisasikan aturan yang sesuai dengan Pergub nomor 132 tahun 2018 di Rusunami dan apartemen Ibu Kota.

Aturan tersebut, berisi tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun (Rusun) Milik ataupun bangunan vertikal di Ibu Kota untuk meminimalisir adanya ketidakadilan dalam lingkungan rusun.

"Kita sebagai pemerintah adalah mengawal agar mereka sesuai dengan pergub 132. Karena sebenernya kepengurusan ini mereka yang pilih, mereka yang mengelola. Jadi semua masalah internal. Tapi pemerintah masuk ke dalam, karena mereka dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah," kata Kepala Seksi Pembinaan Penghunian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Ledy Natalia, Rabu (21/2/2019).

Salah satu contohnya, Dinas perumahan baru saja melakukan mediasi terhadap pihak yang bermasalah.

Seperti yang terjadi kepada pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang sah dari Apartemen Puri Imperium.

Ledy mengatakan, ada dua kubu yang mengklaim bahwa dirinya adalah pengurus yang sah.

Sebagai pemerintah, Dinas Perumahan mengaku akan terus memantau kasus tersebut agar sesuai dengan Pergub 132 tahun 2018 tersebut.

"Iya kita akan ketemu lagi di rapat selanjutnya, disitu nanti kita akan sampaikan hasil penilaian kita. Kalau misalnya belum sepakat juga kita akan lanjutkan ke mediasi ketiga, nanti kita akan tentukan sampai mediasi keberapa. Tidak ada batasnya. Tapi kalau kita melihat ini bakal nya bakalan terus, ya kita bakal hentikan," ungkap Ledy.

Lebih lanjut, usai melakukan pertemuan kedua belah pihak, Ledy menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan atas dokumen yang dimiliki kedua kubu yang saat ini sama-sama mengklaim menjadi pengurus resmi.

Halaman
12
Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved