Wali Kota Bekasi Sindir Ridwan Kamil Lamban Merespon Rencana Kerja Sama Sekolah Gratis

Pemkot Bekasi telah mengusulkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam bentuk pemberian dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wali Kota Bekasi Sindir Ridwan Kamil Lamban Merespon Rencana Kerja Sama Sekolah Gratis
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat ditemui TribunJakarta.com, Selasa (19/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebut, Guberbur Jawa Barat Ridwan Kamil, lamban dalam merespon kerja sama terkait program sekolah gartis untuk tingkat SMA/SMK Negeri sederajat.

Rahmat mengatakan, pihaknya telah mewacanakan program sekolah gratis untuk warga kota Bekasi. Namun, program tersebut baru dapat direalisasikan jika bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Saya sudah usulkan, belum pak Gubernur belum kasih kepastian," kata Rahmat, kamis, (21/2/2019).

Untuk merealisasikan program sekolah gratis tingkat SMA/SMK sederajat, Pemkot Bekasi telah mengusulkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam bentuk pemberian dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Padahal kita sudah teriak-teriak jangan sampai ada anak di Kota Bekasi putus sekolah," ungkap Rahmat.

Dia menjelaskan, kerja sama yang nantinya akan dijalankan berupan penyediaan dana subsidi. Pemkot Bekasi dalam hal ini sudah menyediakan anggaran untuk program sekolah gartis SMA/SMK sederajat sebesar Rp 64 miliar.

Dana tersebut nantinya diharapkan dapat ditambah melalui anggaran yang dikucurkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Permintaan dana subsidi tambahan itu bukan tanpa alasan.

Rahmat menilai, Kota Bekasi merupakan wilayah yang menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar kedua di Jawa Barat dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sejumlah Tokoh Hadir di Malam Munajat 212, Pendukung Prabowo Hingga Pimpinan MPR

"Tapi kan pak Gubernur responnya juga sangat rendah, makannya saya bilang "Pak Gub tolong PKB-BBNKB kita yang besar itu, aturannya memang tidak boleh setelah 30 persen tapi kan ada bagia keberpihakan ke kita dalam bentuk lain, subsidi lah," papar Rahmat.

Adapun pendapatan PKB-BBNKB Kota Bekasi mencapai Rp 1,8 triliun. Sesuai aturan yang berlaku, Pemkot Bekasi hanya mendapat 30 persen dari total pendapatan PKB-BBNKB. Sedangkan 70 persennya masuk ke kas Pemprov Jawa Barat.

Rahmat menginginkan, Pemprov Jawa Barat memberikan dana perimbangan sebesar 20 persen dari total 70 persen yang masuk ke kas daerah Jawa Barat untuk subsidi program sekolah gartis SMK/SMK sederajat di Kota Bekasi.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved