288 Usulan di Kecamatan Penjaringan Diverifikasi, Pembangunan Sekolah dan JPO jadi Usulan Kelurahan

Sekertaris Kecamat Penjaringan Dwi Pandji Forkiantoro menyebutkan harapannya agar aspirasi masyarakat bisa terealisasi tahun ini.

288 Usulan di Kecamatan Penjaringan Diverifikasi, Pembangunan Sekolah dan JPO jadi Usulan Kelurahan
Istimewa/Dokumentasi Kominfotik Jakarta Utara
Wali Kota Jakarta Utara, Syamsuddin Lologau memberikan arahan kepada 74 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja mengemban jabatan baru di Kantor Wali Kota Jakarya Utara, Selasa (27/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Afriyani Garnis 

TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN - Sejumlah usulan prioritas yang diajukan dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Penjaringan.

Diantaranya pembangunan SMA/SMK di Muara Baru RW 017 Kelurahan Penjaringan, pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang RW 01 Kelurahan Kapuk Muara dan relokasi Puskesmas Kelurahan Penjaringan 2 ke Jalan Wacung RW 016.

Dari 433 usulan masyarakat dalam Rembuk RW di wilayah Kecamatan Penjaringan diverifikasi menjadi 288 usulan diteruskan untuk tahun 2020, 68 teranggarkan di tahun 2019 dan 77 usulan ditolak.

Jumlah usulan yang diverifikasi mencapai 288 yang terbagi dari Kelurahan Kamal Muara ada 24 usulan, Kapuk Muara (20), Pejagalan (93), Penjaringan (103) dan Pluit (48).

Rekam Data e-KTP Pelajar Jakarta Utara Ditargetkan Rampung Maret 2019

Sekertaris Kecamat Penjaringan Dwi Pandji Forkiantoro menyebutkan harapannya agar aspirasi masyarakat bisa terealisasi tahun ini.

Sehingga tahun depan wilayah Kecamayan Penjaringan dapat memiliki kemajuan dari sebelumnya.

"Aspirasi masyarakat diharapkan bisa terealisasi tahun ini atau tahun depan demi kemajuan wilayah Kecamatan Penjaringan. Semoga usulan-usulan prioritas yang kita perjuangkan ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kecamatan Penjaringan," jelas Dwi di Kantor Camat Penjaringan, Selasa (26/2/2019).

Dwi juga menyebutkan, berbagai kendala yang dihadapi akan terus dicarikan solusinya.

"Berbagai kendala juga kerap menghadang tapi kita akan terus berusaha untuk mencarikan solusinya. Seperti mendorong pengembang agar bisa menyerahkan kewajibannya ke pemerintah sehingga lahan tersebut bisa digunakan untuk pembangunan fasos fasum," ujarnya.

Beri Arahan ke 74 Pejabat Baru, Wali Kota Jakut Minta Pelayanan Masyarakat Ditingkatkan 

Ia menjelaskan, permasalahan menahun musrenbang diantaranya masih banyak lahan milik pengembang yang belum diserahterimakan kepada Pemda DKI.

Kemudian kecamatan dan kelurahan seringkali tidak mengetahui tindak lanjut usulan yang diteruskan ke SKPD, info bank juga terkadang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan masih ada pekerjaan CSR yang belum selesai.

 

Penulis: Afriyani Garnis
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved