DPRD DKI Jakarta Minta Anies Baswedan Buka-bukaan Soal Penilaian Rotasi Pejabat

Anies Baswedan diminta buka-bukaan terkait sistem penilaian para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang baru-baru ini dirotasi.

DPRD DKI Jakarta Minta Anies Baswedan Buka-bukaan Soal Penilaian Rotasi Pejabat
TribunJakarta.com/Pebby Ade Liana
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik dan mengambil sumpah jabatan 1125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI, Senin (25/2/2019). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani, menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka-bukaan terkait sistem penilaian para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang baru-baru ini dirotasi.

Pasalnya, meski Anies telah merombak susunan 1125 pejabat, hingga kini DPRD DKI tak tahu bagaimana mekanisme penilaian tersebut.

"Menurut saya ini adalah restrukturisasi jabatan yang paling buruk. Saya tidak tahu cara DKI mengatur 1100 jabatan. Apakah ada kompetensinya, atau apakah ada tes psikologi," kata Wiliam saat dihubungi wartawan, Jumat (1/3/2019).

Wiliam, mengaku mendapat aduan oleh beberapa pihak mengenai penurunan jabatan. Padahal, kinerja dari pejabat tersebut sejauh ini dinilai baik.

Untuk itu ia meminta Anies untuk membuka hasil penilaian tersebut agar tak timbul kesalahpahaman.

"Ada yang mengadu ke saya. Menurut saya baik, tapi malah jadi turun ke sekel (sekretaris kelurahan), tapi sebaliknya ada masyarakat yang ngomplain tapi malah tetap jadi lurah. Makanya dibuka hasil penilaian kenapa orang naik dan turun bagaimana cara memilih orang itu. Kalau kemarin itu namanya tertutup rotasi suka-suka pimpinan," kata Wiliam.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah merombak 1125 pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari aselon II, aselon III, dan aselon IV.

Usai perombakan tersebut, terdengar kabar adanya dugaan transaksi jual-beli jabatan untuk menduduki jabatan tertentu.

"Laporkan saja! Jadi kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, maka kita akan usut. Tapi kalau dia tidak lapor, dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot, karena berarti itu penyuapan," kata Anies, Kamis (28/2/2019).

Ketua DPRD DKI Jakarta Nilai Perombakan Jabatan Besar-besaran Bisa Goncang Pemerintah Daerah

Dugaan Jual Beli Jabatan Lurah dan Camat, Komisi A DPRD Bakal Panggil Kepala BKD

Orang nomor satu di Ibu kota ini, buka suara. Secara tegas, ia mengatakan bahwa dirinya akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terbukti melakukan transaksi penyuapan tersebut.

"Dilaporkan saja. Kalau lapor, maka itu adalah pemerasan. Paham maksudnya ya," pungkas Anies.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved