Breaking News:

Korban First Travel Daftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Depok

Riesqi menjelaskan, jemaah menilai banyak kejanggalan yang terjadi pasca putusan yang diterima oleh ketiga bos First Travel tersebut.

Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma
Riesqi Rahmadiansyah Kuasa Hukum korban first travel dijumpai di PN Depok, Senin (4/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, CILODONG - Sejumlah korban penipuan agen biro perjalanan haji dan umrah First Travel, siang ini menyambangi Pengadilan Negeri (PN) Depok di Jalan Boulevard Nomor 7, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok.

Didampingi kuasa hukumnya Riesqi Rahmadiansyah, para jemaah tersebut mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemilik First Travel Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan.

Riesqi menjelaskan, jemaah menilai banyak kejanggalan yang terjadi pasca putusan yang diterima oleh ketiga bos First Travel tersebut.

"Tujuan kami mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ini, dasarnya adalah putusan Kasasi nomor 3095 dan 3096, dimana dalam kasasi tersebut putusannya aset dirampas sama negara," ujar Riesqi di PN Depok, Senin (4/3/2019).

Sesuai perintah Pasal 273 Ayat 3 KUHAP dalam kasasi tersebut, Rieski menuturkan bahwa pihak Kejaksaan segera mengeksekusi aset tersebut, yang mana artinya apabila aset sudah dieksekusi maka jamaah tidak akan bisa berangkat haji dan umrah.

Pihak Hotel Peninsula Sebut Penggerebekan Narkoba Berlangsung Hingga Pukul 01.00 Dini Hari

"Oleh sebab itu kami sepakat mendaftarkan gugatan PMH tujuannya menunda eksekusi, karena dalam hukum di Indonesia sita eksekusi yang dilakukan negara itu tingkatannya paling rendah, dan paling tinggi adalah sita umum, itu diatur dalam Pasal 31 UU Kepailitan" tandasnya.

Lanjut Riesqi, hal tersebut lah yang dirasa janggal oleh para jemaahnya. Menurutnya, uang hasil penjualan aset yang dirampas nantinya akan masuk ke dalam kas negara.

"Dalam perintah KUHAP ketika sudah dirampas negara berarti itu masuk kas negara, yang mengurus adalah Rupbasan, berarti uang uang penjualan barang tersebut akan masuk ke kas negara, kan ini makin aneh korbannya rakyat, yang ngumpulin uang rakyat, tapi masuk ke kas negara, posisinya negara merugikan jamaah," ucap Riesqi menggebu-gebu.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved