Bahas Masalah TPA Burangkeng, Warga Menolak Diundang Rapat ke Kantor Bupati

Alasannya, jika hanya diundang lalu bertemu dengan pejabat setingkat Kecamatan, atau kepada bidang tidak bisa mengambil keputusan.

Bahas Masalah TPA Burangkeng, Warga Menolak Diundang Rapat ke Kantor Bupati
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Ketua Tim 17 Ali Gunawan 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, SETU - Warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu menolak diundang rapat ke kantor Bupati Bekasi di Sukamahi, Cikarang Pusat, untuk membahas masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Hal itu menyusul aksi penutupan operasional TPA oleh warga, sejak Senin, 4 Maret 2019.

Ali Gunawan, Ketua Tim 17 yang merupakan Tim Penerima dan Penyampaian Aspirasi Warga Desa Burangkekng mengatakan, pihaknya secara tegas menolak undangan rapat tersebut.

Alasannya, dalam undangan rapat itu, terdapat pihak-pihak yang seharusnya tidak ikut hadir dalam masalah penyampaian aspirasi.

Dikecam Timses 01, Penjelasan Arief Puoyono Salahkan Jokowi Soal Andi Arief Tertangkap Pakai Narkoba

"Kita menolak datang, karena ada pihak yang seharusnya enggak diundang tapi ikut diundang dalam rapat, pemulung dan pengepul sampah, kita enggak mau diadu domba," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa, (5/3/2019).

Rapat sejatinya akan dilangsung besok, 6 Maret 2019, pertemuan itu diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup di ruang Sekertaris Daerah kantor Bupati Bekasi.

"Surat penolakan hadir juga sudah kami kirim hari ini, sudah diterima Dinas LH," katanya.

Selain itu, Tim 17 juga menolak diundang dalam rapat membahas masalah TPA Burangkeng lantaran, pihaknya bukan dipertemukan dengan pejabat yang bisa mengambil kebijakan.

Alasannya, jika hanya diundang lalu bertemu dengan pejabat setingkat Kecamatan, atau kepada bidang tidak bisa mengambil keputusan.

Mereka, ingin bertemu dan menyampaikan langsung aspirasi ke pejabat setingga Plt Bupati, Sekda, atau Kepala Dinas.

Sindiran Dua Kubu Soal Bahasa Inggris Presiden, Ada Cinta Laura dan Fadli Zon Sebut Prabowo Poliglot

"Kalau cuma ketemu pejabat kecamatan atau kepala bidang kita enggak mau, kita baru mau hadir kalau ketemu pejabat kepala dinas, sekda atau bahkan Bupati, karena kalau gitu mereka bisa langsung memutuskan," katanya.

Adapun sampai saat ini, warga masih menutup operasional TPA Burangkeng.

Penutupan dilakukan lantaran warga selama ini merasa tidak pernah mendapat perhatian lebih terkait dampak yang ditimbulkan TPA seperti misalnya kompensasi.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved