Ombudsman Jakarta Nilai Pungli di Rutan Tak Dapat Diselesaikan dengan Pakta Integritas

Persoalan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) dinilai tidak dapat diselesaikan dengan pakta integritas.

Ombudsman Jakarta Nilai Pungli di Rutan Tak Dapat Diselesaikan dengan Pakta Integritas
TribunJakarta/Leo Permana
Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho saat lakukan penijauan di JPM Tanah Abang, Jumat (30/11/2018) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, SETIABUDI - Persoalan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) dinilai tidak dapat diselesaikan dengan pakta integritas.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, pemberantasan pungli di rutan akan lebih efektif jika menggunakan teknologi cashless.

"Dengan cashless atau digitalisasi, maka pungli ini bisa diselesaikan secara komprehensif," kata Teguh di gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019).

Jadi, lanjut dia, tidak akan ada lagi uang tunai yang beredar di rutan.

Teguh menjelaskan sumber pungli sekarang tidak hanya berasal dari narapidana, tapi sudah masuk ke keluarga tahanan.

"Itu dimulai dari antrean pengunjung. Kalau manual, nomor antrean buat masuk bisa berubah, waktu berkunjung bisa bertambah dari 30 menit menjadi satu jam," ujarnya.

"Di Lapas Cibinong itu sekarang sudah ada perbaikan. Sudah terintegrasi sistem. Jadi yang masuk ke sana langsung ketahuan, ini suami, istri, saudara atau bukan."

Ombudsman Jakarta Raya baru saja mengeluarkan hasil investigasinya selama dua bulan dari Januari-Februari 2019 di Rutan kelas II B Depok, dan menemukan praktik pungutan liar (pungli) di dalamnya.

Ombudsman menyebut adanya biaya yang dikenakan oleh Kepala Kamar kepada pengunjung dengan besaran antara Rp 25 ribu - Rp 150 ribu.

Halaman
12
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved