DPRD Bakal Surati KASN Soal Perombakan 1.125 Jabatan Pemprov DKI

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Wiliam Yani bakal menyurati KASN terkait dengan perombakan 1.125 pejabat Pemprov DKI Jakarta.

DPRD Bakal Surati KASN Soal Perombakan 1.125 Jabatan Pemprov DKI
KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR
Pelantikan pejabat di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/2/2019). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani bakal menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan perombakan 1.125 pejabat Pemprov DKI Jakarta.

Perombakan tersebut dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

Menurut William, pihaknya akan mendengar secara langsung pendapat KASN mengenai perombakan massal pejabat tersebut.

"Kan kita kirim surat resmi, apa pendapat mereka soal perombakan ini. Tapi setelah surat dari BKD masuk, baru kami tanya," kata William saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2019).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah merombak 1.125 pejabat pemprov DKI Jakarta pada Senin, (25/2/2019) lalu.

1125 pejabat tersebut, terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 274 pejabat Administrator (Eselon III), dan 836 pejabat pengawas (Eselon IV).

Namun perombakan itu, kata William, menuai berbagai kejanggalan.

Mulai dari sejumlah pejabat yang tak tahu ditempatkan pada jabatan apa saat dilantik, hingga sistem penilaian yang tidak jelas.

"Jarang sekali ada pelantikan 1.025 tanpa tes loh. Memang pernah Pak Ahok ada 1.300 rotasi. Tapi dengan lelang, tesnya ada, nilainya ada. Kemudian ada beberapa ASN yang bicara dengan saya, tapi kan mereka nggak berani terus terang, terbuka, minta dijaga namanya," kata William.

"Mereka saja bertanya loh, saat pelantikan mereka jadi apa. Baru kali ini loh, dilantik mau jadi apa nggak tahu," tambahya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Nilai Perombakan Jabatan Besar-besaran Bisa Goncang Pemerintah Daerah

Respon Anies Soal Tudingan Perombakan Jabatan ASN Berbau Politis: Imajinasi Boleh Saja

Ia pun mengaku akan membicarakan hal ini dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Menurut Wiliam, sejauh ini tak diketahui secara pasti penyebab demosi sejumlah pejabat.

"Ada beberapa orang yang didemosi. Itu yang harus jelas, atau karena kesalahan, atau apa. Itu harus jelas, kami menunggu surat resmi. Demosi itu dilakukan karena apa," pungkasnya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved