Warga Burangkeng Sempat Ajukan Permohonan Kompensasi Secara Formal Tapi Tak Terealisasi

Saat itu, secara formal warga meminta pemerintah memperhatikan kompensasi baik segi infrastruktur, kesehatan, dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Warga Burangkeng Sempat Ajukan Permohonan Kompensasi Secara Formal Tapi Tak Terealisasi
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Spanduk penutupan TPA Burangkeng yang dilakukan warga menuntut kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin, (4/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, SETU - Masalah penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng kian rumit, setelah warga sampai detik ini tetap memblokir akses masuk dan melarang operasional pembuangan sampah, sejak Senin, 4 Maret 2019.

Upaya mediasi Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi yang mengundang warga untuk duduk bersama pada Rabu, 6 Maret 2019 kemarin, di Kantor Pemkab Bekasi, ditolak secara tegas dan tidak dihadiri sama-sekali oleh warga.

Ali Gunawan, ketua Tim 17 yang merupakan tim penerima dan penyampaian aspirasi warga Desa Burangkeng, mengatakan, warga selama ini kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang enggan memperdulikan nasib warga imbas keberadaan TPA.

TPA Burangkeng Lumpuh Total Usai Warga Menutup Paksa Operasional, Sejumlah Alat Berat Menganggur

Padahal kata Ali, dalam undang-undang sudah jelas bahwa pengelolaan TPA harus memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan.

"Dalam pasal 25 Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang kompensasi. Ditambah lagi, aturan PP No 81 tahun 2012 pasal 31, dampak negatif yang ditimbulkan pencemaran air, udara, tanah, longsor, kebakaran dan lainnya," katanya.

Tuntutan pemberian Kompenasi sejatinya sudah pernah dilakukan warga pada 2013 silam.

Saat itu, secara formal warga meminta pemerintah memperhatikan kompensasi baik segi infrastruktur, kesehatan, dan dampak negatif yang ditimbulkan.

"Sudah pernah 2013, tapi kenyataanya tidak pernah terealisasi, kami sudah sabar selama 23 tahun (TPA Burangkeng beridri), menagih janji mereka. Tolong tegakkan undang-undang, mereka pelaksana pemerintah seharusnya taat hukum, kami jadi korban, saat ini kami korban, kami gak butuh janji," jelas dia.

TPA Burangkeng Masih Ditutup, Warga Ingin Bupati Turun Langsung

Dia menambahkan, pihaknya bersedia hadir dalam rapat mediasi membahas permasalahan TPA Burangkeng jika Bupati yang mengundang langsung.

Pasalnya, pada Rabu, 6 Maret 2019, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi melayangkan surat undangan mediasi ke warga Desa Burangkeng terkait masalah penutupan TPA.

Namun, dalam rapat yang digelar di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi itu tidak dihadiri warga. Alasannya, warga tidak ingin menggelar rapat jika hanya dihadiri pejabat setingkat kepala bidang atau sekertaris dinas.

"Kita nanti kan ada rapat, rencananya sama bupati. Tapi blum ada surat juga, kita akan (tetap) tutup," katanya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved