DPRD DKI Kritisi Kebijakan Anies Hapus Batas Maksimal Anggota TGUPP: Khawatir Hambat Pembangunan

Gembong menuturkan, bahwa selama ini Anies Baswedan enggan melaporkan kepada DPRD DKI Jakarta terkait dengan hasil kinerja TGUPP.

DPRD DKI Kritisi Kebijakan Anies Hapus Batas Maksimal Anggota TGUPP: Khawatir Hambat Pembangunan
TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, Selasa (13/11/2018) 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Komisi A DPRD DKI Jakarta yang membidangi tata pemerintahan, mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menghapuskan batas maksimal anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) melalui Pergub Nomor 16 tahun 2019 tentang TGUPP.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pun, mempertanyakan manfaat dan hasil kinerja dari tim tersebut.

"Sebenarnya kalau bicara sesuai kemampuan keuangan, Jakarta sangat mampu. Jadi kalau menambah 100 pun bisa dikasih kalau hanya itu. Padahal kan kita harus bicara juga bahwa bukan hanya sekedar kemampuan keuangan daerah, tetapi bagaimana asas manfaat untuk proses pembangunan ini," kata Gembong Warsono saat dikonfirmasi, Sabtu (9/3/2019).

Gembong menuturkan, bahwa selama ini Anies Baswedan enggan melaporkan kepada DPRD DKI Jakarta terkait dengan hasil kinerja TGUPP. 

Ia pun khawatir apabila jumlah tim tersebut semakin bertambah banyak, akan berpengaruh terhadap lambannya pembangunan di Ibu Kota.

"Engak ada (lapor kinerja), memang kita tidak ada kewenangan kita menilai TGUPP, karena timnya gubernur. Tetapi kalau jumlahnya lebih banyak kami khawatirkan menghambat percepatan pembangunan DKI. Kalau sampai orang ratusan masuk jadi tambah buruk bukan tambah cepat. Terlalu banyak tanya, diskusi, akhirnya enggak dieksekusi," kata Gembong Warsono.

"Kalau bicara baik, kan pasti lebih baik disampaikan (kinerjanya) karena gaji yang diterima TUGPP itu menggunakan APBD. Karena APBD itu duit rakyat, ketika digunakan harus ada pertanggung jawaban ke DPRD gitu. Walaupun sekali lagi mereka bertanggung jawab langsung ke Gubernur. Gubernur harus menyampaikan kan timnya gubernur," ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengubah ketentuan jumlah anggota TGUPP lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019 yang diundangkan pada 22 Februari 2019.

Dalam pasal 17 Ayat (2) aturan itu berbunyi, bahwa jumlah anggota TUGPP akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. 

Semifinal All England 2019: 3 Wakil Indonesia Ditunggu Lawan Berat, Peluang dan Live Streaming

Claudio Ranieri resmi Ditunjuk Sebagai Pelatih AS Roma

Syahrini Isyaratkan Segera Rilis Single Teranyar, Jadi Backsound Lagu Video Dilamar Reino Barack

"Jumlah keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah," tulis aturan tersebut pada pasal 17 ayat 2.

Sementara di aturan sebelumnya, yakni Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 yang diubah sebagian isinya lewat Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017, jumlah anggota TGUPP dibatasi paling banyak 73 sesuai dengan Pasal 19.

Sama seperti aturan sebelumnya, keanggotaan TGUPP bisa berasal dari PNS ataupun non-PNS.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved