KPAI Usulkan 4 Hal Ini Tekan Angka Pernikahan Anak

"Yang meminta dispensasi nikah itu hanya 5% saja. 95% lainnya itu ada nikah siri kemudian nikah tidak dicatat atau dituakan umurnya," tutur Wakil Ketu

Penulis: Lita Febriani | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Lita Febriani
Ketua KPAI Susanto dan Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, Selasa (12/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Lita Febriani

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus mengupayakan menekan angka pernikahan anak-anak.

Berdasarkan data jumlah perkawinan menurut BPS dan UNICEF, anak-anak yang menikah di usia 16 tahun ada 190.533.

Tahun 2018 ada sekitar 10.970 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah adalah permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menikah.

"Yang meminta dispensasi nikah itu hanya 5% saja. 95% lainnya itu ada nikah siri kemudian nikah tidak dicatat atau dituakan umurnya," tutur Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, Selasa (12/3/2019).

Guna mengurangi tingginya angka pernikahan pada anak, KPAI mengusulkan agar Kementerian Agama Republik Indonesia segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22 / PUU-XV / 2017 sehingga revisi pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat segera dilakukan.

KPAI merekomendasikan Komisi VIII DPR RI untuk mendesak dan memanggil Kementerian terkait untuk mempercepat proses revisi pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Gelar Pernikahan Anak Secara Mewah, Ini Sekilas Kisah Ajik Krisna Mantan Tukang Cuci Mobil Keliling

Jadi Tamu di Pernikahan Syahrini, Christine Hakim Kaget Lihat Perbedaan Aura Reino Barack

Pamer Foto Bareng Luna Maya dan Matikan Kolom Komentar, Ruben Onsu Bongkar Alasannya

KPAI mendorong pemerintah diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan BKKBN untuk meningkatkan koordinasi dan kualitas program pencegahan perkawinan usia anak di Indonesia.

Pemerintah Daerah perlu menciptakan kebijakan dan melaksanakan program secara nyata untuk mencegah perkawinan usia anak.

"Kami ngga bisa melakukan ini sendiri. Kami menggandeng semua instansi, stakeholder dan tokoh masyarakat untuk melakukan pencegahan perkawinan di usia anak-anak," tambah Rita.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved