Kisruh Penutupan TPA Burangkeng, Kepala Desa : Kompensasi Atau Pindah

"saya bersama warga Burangkeng ada opsi juga. Kita bikin dua opsi kompensasi atau pindah, gitu aja udah, terserah," tegasnya

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Spanduk penutupan TPA Burangkeng yang dilakukan warga menuntut kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin, (4/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, SETU - Pemerintah Kabupaten Bekasi bakal mengambil sikap hingga besok, Senin, (18/3/2019), jika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng tidak dibuka secara sukarela oleh warga. 

Asisten Daerah III, Suhup, mengatakan, Pemkab Bekasi telah menyanggupi pemberian kompensasi dalam bentuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan serta opsi tambahan pemberian dana kompensasi melalu alokasi dana desa (ADD). 

Opsi tambahan pemberian kompensasi melalui ADD itu sebagai pengganti tuntutan warga yang meminta Pemkab Bekasi memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai ke warga. 

"Ya besok kita sikapi, ini sudah terlalu lama juga, tadinya kita begini jangan sampai kita ada gesekan di lapangan, tapi kalau udah kaya gini itu kan TPA kita legal, ada perdanya," kata Suhup saat dikonfirmasi, Minggu, (17/3/2019).

Pemkab manilai, pemberian uang kompensasi dalam bentuk tunai ke warga tidak diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. 

Dampak penutupan TPA Burangkeng, kata Suhup telah menjadi efek domino ke seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Sebab, selama kurang lebih dua pekan, sampah tidak dapat terangkur dan menumpuk.

Pengerahan pihak keamananpun juga akan dilakukan untuk meminta warga agar mau membuka TPA. 

"Ya pokoknya besok kita sikapi, tergantung kesepakatan besok waktunya, ya gak ada opsi lain (buka paksa)," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Desa Burangkeng, Nemin, mengatakan, Pemkab Bekasi tidak bisa melakukan upaya pembukaan paksa.

Warga kata dia, tidak akan mundur. Bahkan dia menjamin, ribuan warga akan turun jika aparat keamanan datang ke TPA dan hendak membuka paksa. 

"Kalau besok diancam lagi, kemaren seribu bisa jadi 3 ribu, ini ujung-ujungnya kompensasi atau pindah, kan arahnya kesitu jadinya nanti, kalau rakyat sudah terbakar, kalau rakyat sudah tersinggung harga dirinya, apalagi dibenturkan dengan aparat, nanti ujung-ujungnya gak ada lagi toleransi," kata Nemin. 

Sampai saat ini, pihaknya tetap menutup operasional TPA Burangkeng. Bahkan kata dia, jika pemkab tidak bisa memberikan kompensasi, warga meminta TPA dipindahkan.

Kepala Desa Burangkeng Tolak Kompensasi TPA dalam Bentuk Dana Alokasi Desa

Kendala Aturan, Pemkab Bekasi Mengaku Bukan Tidak Mampu Berikan Uang Kompensasi TPA Burangkeng

Kembali Nyinyir Media Vietnam terhadap Indonesia: Sebut Timnas Gunakan 7 Tentara Asing

"Sekarang dia ada opsi, saya bersama warga Burangkeng ada opsi juga. Kita bikin dua opsi kompensasi atau pindah, gitu aja udah, terserah," tegas dia.

Seperti yang diketahui, Warga Desa Burangkeng menutup operasional TPA Burangkeng sejak Senin, 4 Maret 2019. Penutupan ini merupakan bentuk protes warga yang menuntut pemberian kompensasi uang tunai ke warga terdampak TPA.

Sampai saat ini, operasional TPA Burangkeng masih lumpuh total, sejak penutupan dilakukan warga. Imbasnya, sampah di sejumlah wilayah menumpuk karena tidak terangkut selama kurang lebih 14 hari.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved