Kasus Korupsi

KPK Tangkap Romahurmuziy, Menag Bantah Ada Jual Beli Jabatan Hingga Bukan Kasus Jebakan

KPK membongkar dugaan suap jual beli jabatan dalam seleksi jabatan tinggi di Kemenag.

KPK Tangkap Romahurmuziy, Menag Bantah Ada Jual Beli Jabatan Hingga Bukan Kasus Jebakan
Warta Kota/Adhy Kelana
Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romi, digelandang ke mobil tahanan. Setelah diperiksa KPK, Romi langsung digiring ke mobil tahanan KPK di gedung KPK, Sabu (26/3/2019). 

Dirinya menyampaikan bukti bahwa di lapangan KPK mendapatkan informasi adanya transaksi antara Rommy bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Gresik, Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, Haris Hassanudin.

"Pertemuan itu antara teman-teman beliau sendiri. Itu mereka bertemu secara biasa. Tapi KPK bisa memantau berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat kepada KPK," jelas Laode.

Laode menegaskan bahwa dengan bukti-bukti tersebut, KPK tidak ada unsur menjebak.

Serius Debat, Adian Napitupulu & Arie Mufti Cuek Ada Insiden Kecil Tapi Bikin Presenter Terkekeh

Pamer Kekompakkan, Sandiaga Uno Bantah Bakal Duet dengan AHY di Pemilu 2024

AHY Yakin Sandiaga Uno Mampu Kuasai Panggung Debat Cawapres Malam Nanti

Sandiaga Uno Bocorkan Poin-poin Penting yang Akan Disampaikan di Debat Cawapres

"Itu juga salah satu bukti KPK tidak menjebak yang bersangkutan," pungkas Laode.

Seperti diketahui, Rommy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Selain Rommy dua orang lainnya yang menjadi tersangka yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Dalam kasus ini Rommy diduga bersama pihak Kementerian Agama menentukan hasil seleksi jabatan tinggi di Kemenag.

Akibat perbuatannya, Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Tribunnews.com)

Penulis: MuhammadZulfikar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved