Pilpres 2019

TERPOPULER: Andi Arief Lontarkan Tudingan Lagi, Kemendagri Tak Biayai Apel Kades

Andi Arief menyebut para kepala desa diwajibkan datang ke Gelora Bung Karno untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan desa untuk Pak Jokowi.

TERPOPULER: Andi Arief Lontarkan Tudingan Lagi, Kemendagri Tak Biayai Apel Kades
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Andi Arief saat tiba di kantor BNN, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (6/3/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, kembali melontarkan tudingan kepada pemerintah.

Kali ini Andi Arief menyebut para kepala desa diwajibkan datang ke Gelora Bung Karno, Jakarta, 30 Maret mendatang, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan desa untuk Pak Jokowi.

Bukan hanya itu, Andi Arief dalam akun Twitter-nya, juga menyebut setiap kepala desa mengambil dana desa Rp 3 juta. Sedangkan acara itu ditanggung APBN melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Hadi Prabowo menegaskan acara apel pemerintah desa pada 30 Maret 2019, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, bukan inisiatif pemerintah, dalam hal ini Kemendagri.

Hadi Prabowo menjelaskan acara itu merupakan inisiatif Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Desa (BakornasP3KD).

"Pemerintah dalam hal ini Kemendagri tak pernah ikut campur dalam acara tersebut termasuk waktu pelaksanaannya yang mendekati pemilu. Semuanya inisiatif dari Bakornas P3KD," ungkap Hadi Prabowo dalam jumpa pers di Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/3/2019) kemarin.

Terlepas dari polemik itu, Hadi Prabowo mengapresiasi inisiatif BakornasP3KD untuk melaksanakan acara tersebut.

"Kami mengapresiasi karena acara tersebut positif, tapi masalah penganggaran dan keamanan harus diperhatikan secara cermat," katanya.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) ketika memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Sabtu 16 Februari 2019, terkait dukungan terhadap anak muda yang memiliki inovasi dan kreativitas.
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) ketika memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Sabtu 16 Februari 2019, terkait dukungan terhadap anak muda yang memiliki inovasi dan kreativitas. (Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Hadi Prabowo juga membantah tudingan yang menyebut akomodasi untuk peserta apel pemerintah desa diambil dari dana desa.

Ia mengaku sudah mendapat konfirmasi dari penyelenggara, BakornasP3KD, biaya akomodasi ditanggung penyelenggara dan peserta sendiri.

TERPOPULER - Mahfud MD Temukan Kejanggalan di Kemenag, Ungkap Pesannya yang Tak Dilaksanakan Lukman

Survei Mutakhir Litbang Kompas: Prabowo-Sandi Dekati Elektabilitas Jokowi-Maruf

Ramakan Zodiak Rabu: Taurus Frustasi Soal Keluarga Tapi Ada Solusinya, Scorpio Harus Terbuka

Menurut informasi, dalam surat undangan acara tersebut terdapat persyaratan pembiayaan sebesar Rp 3 juta per orang untuk akomodasi selama acara berlangsung. 

"Kalau ada yang bilang dananya diambil dari dana desa, itu salah. Kami tak pernah dorong untuk itu. Biaya dari kantong mereka sendiri," ungkap Hadi Prabowo.

Kemendagri, menurut Hadi, tak pernah menganjurkan aparatur desa untuk melakukan penyimpangan dana desa.

"Dalam perjalanan dinas kan ada yang sah dan ada yang tidak. Memang penggunaan dana desa menjadi kewenangan masing masing. Kalau nanti penggunaannya tidak pas, Kemendagri tak pernah menganjurkan hal itu," tegasnya.

Kampanye terselubung
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut kegaiatan apel pemerintah desa itu kampanye terselubung untuk memenangkan Joko Widodo (Jokowi).

Riza mengatakan anggapan itu wajar muncul karena acara tersebut dilaksanakan jelang Pemilu 2019.

"Menjelang pilpres, menteri, lembaga, dan presiden banyak melakukan kegiatan yang kami sebut sebagai kampanye terselubung termasuk acara di GBK (Gelora Bung Karno) itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Seknas Prabowo Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa.

Bahas Gading Marten dan Gisella Anastasia, Wijin Ingin Bertemu Gempi Tapi Lihat Reaksi Ivan Gunawan

Real Madrid Sudah Tetapkan Daftar Belanja Pemai Musim Depan, Terbanyak dari Liga Italia

Perampok Bermodus Taksi Online Gunakan Cutter Lukai Penumpang: Mobil Rental, Gunakan Akun Teman

"Kami berharap pemerintah bijak agar tidak menggunakan kekuasaan dan wewenang. Mengapa acara seperti itu tidak dilaksanakan jauh jauh hari sebelum kampanye? Mengapa dilakukan saat masuk tahun politik? Mengapa semua program pemerintah mendekati 17 April 2019 (hari pencoblosan)?" imbuhnya.

Riza pun mengimbau pemerintah agar melaksanakan kegiatan seperti itu setelah hari pencoblosan.

"Mengapa tidak setelah pencoblosan, silakan 20 atau 30 April, supaya kita menilai pemerintah jujur dan tak ada maksud terselubung," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief membahas acara Apel Kepala Desa (Kades) atau Pemerintahan Desa Se-Indonesia.

Pantauan TribunJakarta.com Andi Arief mengunggah tangkapan layar undangan apel pemerintahan desa se-Indonesia yang direncanakan akan diadakan pada 30 Maret 2019.

Andi Arief menuliskan bahwa apel itu  menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal tersebut dikatakan Andi Arief di media sosial, Twitternya, pada Selasa (19/3/2019).

Andi Arief mengatakan pada 30 Maret 2019 seluruh kepala desa di Indonesia wajib menghadiri acara tersebut yang diadakan di Stadion Gelora Bung Karno.

Andi Arief juga menuliskan anggaran dana yang digunakan merupakan anggaran dari setiap desa sebesar Rp 3 juta.

Pada tangkapan undangan yang diunggah juga menuliskan bahwa anggaran dana sebesar Rp 3 juta akan digunakan untuk biaya akomodasi, penginapan konsumsi dan tempat penyelenggaraan acara.
TONTON JUGA

Anggaran sebesar Rp 3 juta itu diperuntukan bagi satu orang peserta yang datang.

Pada tulisannya Andi Arief terlihat menyayangkan sebuah acara yang memakan dana negara begitu besar.

"Seluruh kepala Desa diwajibkan datang pada tanggal 30 Maret di Gelora Bung Karno, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan Desa untuk Pak Jokowi. Setiap Kepala Desa ambil uang dana desa 3 jt rupiah. Acara sendiri ditanggung APBN via mendagri. Ck ck ck," tulis Andi Arief.

Cuitan Andi Arief, Senin (18/3/2019).
Cuitan Andi Arief, Senin (18/3/2019). (Twitter/@AndiArief_)

Andi Arief pun kembali menjelaskan melalui unggahan selanjutnya dengan mengaitkan banyaknya biaya yang digunakan pada apel kebangsaan.

Ia juga meminta pendapat Mahfud MD terkait program apel pemerintah desa se-Indonesia.

Andi Arief menjelaskan bahwa dimungkinkan sekitar 100 ribu peserta yang hadir pada acara tersebut.

"Tanggal 30 Maret akan ada apel pemerintahan desa se- Indonesia. Sekitar 100 ribu target yang hadir, setelah apel kebangsaan menghamburkan uang negara APBD jabar, maka 30 Maret projek APBN Mendagri Tjahyo Kumolo. BAGAIMANA pendapat Prof @mohmahfudmd?" tulis Andi Arief.

Saat TribunJakarta.com mengkonfirmasi soal kicauan Andi Arief, Kapuspen Kemendagri Bahtiar terlihat enggan menanggapi.

Bahtiar hanya mengatakan acara Apel Pemerintahan Desa Se Indonesia itu akan dijelaskan oleh Dirjen Pemdes Nata Irawan.

Pernyataan Maruf di Debat Cawapres Dipuji, Inul Daratista: Dipikir Umur 70 Gak Bisa Ngapa-ngapain

Nurul Arifin Ngaku Puas & Klaim Maruf Amin Ungguli Sandiaga Uno 3-0, Ira Koesno Justru Tertawa

"Belum ada kepastian ditunda atau tidak tunggu saja penjelasan Dirjen Pemdes Pak Nata Irawan," ucap Bahtir kepada TribunJakarta.com.

Senada dengan Bahtiar, Nata Irawan rupanya juga diam saat dimintai tanggapan terkait kicauan Andi Arief.

Bahtiar kemudian menjelaskan akan diadakan konferensi pers terkait acara Apel Pemerintahan Desa Se Indonesia , pada Selasa (19/3/2019, pukul 12.30 WIB.

AHY Sebut Andi Arief Masih Diperlukan Indonesia

Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Andi Arief masih diperlukan bangsa Indonesia.

Menurutnya, Andi memiliki pemikiran yang kritis dan terbuka, serta dapat hadir di tengah masyarakat. Meski, dia mengakui situasi hari ini sudah tidak sama lagi.

Kendati demikian, perjuangan-perjuangan Andi Arief selama ini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat tidak dapat begitu saja ditampik.

"Saya berharap terus bagaimanapun tokoh-tokoh, figur-figur seperti Andi Arief terus hidup di tanah air dalam arti semangat terus hidup dan bisa membawa suasana yang baik lah untuk demokrasi kita," imbuhnya disela rangkaian kunjungan di Ulujami, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Nekat Beraksi Siang Bolong, Komplotan Curanmor Bersenpi Diringkus Polisi di Gambir

Egy Maulana Vikri Akui Tak Ada Hambatan Adaptasi dengan Cuaca Indonesia

Mengenai surat pengunduran diri yang sudah disampaikan oleh Andi kepada Demokrat, Agus mengaku tidak terlibat secara langsung.

Pasalnya, saat ini surat tersebut sudah diproses oleh DPP Partai Demokrat melalui Sekjennya, Hinca Pandjaitan.

"Tentu sedang diproses ya, diproses oleh DPP Partai Demokrat dalam hal ini Sekjen Pak Hinca Pandjaitan yang menangani secara langsung. Saya akan lebih fokus untuk melakukan langkah-langkah pemenangan bagi Partai Demokrat di berbagai tanah air," ucap dia. (tribunnetwork/zal/ryo)

Editor: ade mayasanto
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved