Kasus Korupsi

Belum Lengkap, Kejari Depok Kembalikan Berkas Dugaan Korupsi Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi

"Pasal yang disangkakannya itu kan melawan hukum, kemudian merugikan keuangan negara, menyalahgunakan kewenangan, jadi itu yang belum terpenuhi,”

Belum Lengkap, Kejari Depok Kembalikan Berkas Dugaan Korupsi Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA 
Tersangka korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka Nur Mahmudi Ismail di Mapolresta Depok, Kamis (13/9/2018).  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, DEPOK - Jaksa kembali menolak berkas perkara kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Depok Harry Prihanto.

Untuk diketahui, padahal keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Depok sejak 20 Agustus 2018 silam.

Belum lengkapnya berkas perkara tersebut atau yang disebut P 21, disebabkan beberapa faktor yang diantaranya Jaksa menganggap poin pidana yang menyeret keduanya belum memenuhi unsur pidana dalam hal ini korupsi.

“Kami dari kejaksaan sudah memberikan petunjuk, petunjuknya ya itu sebatas unsur yang disangkakan. Tapi unsur-unsur (korupsi) yang disangkakan kami anggap belum terpenuhi,” ujar Sufari Kepala Kejaksaan Negeri Depok pada wartawan, Jumat (22/3/2019).

Lanjut Sufari, unsur yang dianggap belum dipenuhi oleh penyidik adalah fakta perbuatan kedua terduga pelaku.

Menurutnya, berkas yang diberikan penyidik tidak menggambarkan secara jelas terkait Pasal yang disangkakan terhadap keduanya.

"Pasal yang disangkakannya itu kan melawan hukum, kemudian merugikan keuangan negara, menyalahgunakan kewenangan, jadi itu yang belum terpenuhi,” tandasnya.

Terakhir, Sufari menuturkan pihaknya akan tetap menunggu hingga penyidik melengkapi unsur yang kurang tersebut tanpa memberikan batas waktu, meski sudah memgembalikan berkas tersebut sebanyak empat kali.

Catat! Ini Waktu Beroperasi MRT Setiap Harinya

Romahurmuziy Sebut Khofifah Rekomendasikan Haris, Gubernur Jatim Langsung ke Jakarta

Supachai Chaided Cetak 2 Gol, Thailand Kini Unggul 4-0 Atas Inodonesia

“Tidak ada di KUHAP (Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana) diatur berapa kali (berkas dikembalikan), kami menunggu sampai petunjuk kami dipenuhi. Jadi tidak ada bahasa berkas itu di bolak-balik.” kata Sufari.

Sebelumnya diberitakan, Nur Mahmudi dan Harry Prihanto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos pada tahun anggaran 2015.

Atas dugaan korupsi yang dilakukan keduanya, negara mengalami kerugian hingga sebesar Rp 10,7 miliar.

Penulis: Dwi putra kesuma
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved