Breaking News:

Bawaslu Jakarta Timur Ungkap Partai Politik Banyak Tak Pasang APK Fasilitas KPU

Bawaslu Jakarta Timur menilai pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tak sesusai PKPU di wilayah Jakarta Timur sekarang memprihatinkan.

Penulis: Bima Putra | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Jalan Dewi Sartika yang dipenuhi APK ilegal, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Bawaslu Jakarta Timur menilai pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tak sesusai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di wilayah Jakarta Timur sekarang memprihatinkan.

Meski konten dan penempatan APK sudah diatur, Sahroji menilai justru banyak partai politik tak memasang APK yang konten dan lokasi pemasangannya sudah diatur KPU Kota Jakarta Timur.

"Partai politik diberi fasilitas spanduk dan baliho dengan ketentuannya. Tapi yang saya lihat, oleh partai politik tidak dipasang. Justru yang banyak dipasang spanduk atau baliho Caleg, bukan partai politik yang difasilitasi KPU," kata Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sahroji di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (29/3/2019).

Sahroji menuturkan sudah bertanya kepada para peserta Pemilu kenapa tak memasang APK yang difasilitasi KPU, namun upaya tersebut tak sepenuhnya berjalan mulus.

Menurutnya sejak Desember atau tak lama usai APK dicetak, partai politik kerap berkilah bakal memasang APK yang sesuai di bulan Januari.

Namun merujuk pendataan Bawaslu nyaris semua parpol tak memasang.

"Paling satu atau dua saja yang saya lihat, yang lain enggak ada. Sebelum Desember APK yang difasilitasi KPU sudah dibagikan, tapi sampai sekarang masih sedikit yang dipasang. Tapi dari awal Januari saya tanya KPU belum ada yang melaporkan, dari seluruhnya," ujarnya.

Bagi Bawaslu, laporan bahwa Parpol telah memasang APK berguna dalam melakukan penertiban karena dapat memastikan mana APK yang ilegal dan legal.

Pasalnya lokasi pemasangan APK yang ideal hasil kesepakatan KPU dengan Pemda setempat, atau dalam hal ini KPU dan Pemkot Jakarta Timur.

"Kalau mereka sudah melapor kan kita tahu juga, enggak akan diturunkan. Yang penting disepakati pemasangannya," tuturnya.

Bawaslu Jakarta Timur sendiri kini masih berkoordinasi dengan Satpol PP Jakarta Timur agar dapat menertibkan APK ilegal sebelum masa tenang kampanye berlangsung tanggal 14 nanti.

Beda dengan Sahroji, Ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardana mengatakan seluruh peserta Pemilu sudah memasang APK yang pembuatan dan pemasangannya difasilitasi KPU sejak lama.

Soal APK Ilegal, Bawaslu Jaktim: Sudah Berantakan

Jelang Pemilu, Wali Kota Jakarta Pusat Audiensi dengan Bawaslu Kota

Menurutnya pemasangan APK yang difasilitasi KPU sudah dilakukan sejak akhir bulan September atau tak lama setelah masa kampanye Pemilu 2019 berlangsung.

"Itu dari awal masa kampanye sudah selesai semua, selepas tiga hari ditetapkan jadi Caleg. Sudah semua (peserta Pemilu) memasang," kata Wage.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved