Breaking News:

Pemilu 2019

Soal APK Ilegal, Bawaslu Jaktim: Sudah Berantakan

Sahroji membenarkan bila keberadaan APK ilegal kian marak sejak penertiban terakhir yang dilakukan bersama Satpol PP dan Sudinhub Jakarta Timur.

Penulis: Bima Putra | Editor: Erlina Fury Santika
Istimewa
Proses penertiban APK yang dilakukan Bawaslu Jakarta Timur, Rabu (13/3/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Menjelang masa tenang kampanye Pemilu 2019 yang dimulai pada 14 April mendatang, Alat Peraga Kampanye (APK) yang pemasangannya melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di Kota Jakarta Timur justru kian marak.

Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sahroji membenarkan bila keberadaan APK ilegal kian marak sejak penertiban terakhir yang dilakukan bersama Satpol PP dan Sudinhub Jakarta Timur pada 15 Maret lalu.

"Saya melihat ternyata semakin banyak juga itu APK. Yang tadinya tempat kosong seperti taman di tengah jalan sekarang sudah menempel banyak banget," kata Sahroji saat dihubungi di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (29/3/2019).

Dia menyesalkan pemasangan APK yang tak sesuai PKPU meski KPU Jakarta Timur sudah memfasilitasi pencetakan dan pemasangan APK sesuai aturan yang berlaku.

Sahroji menuturkan telah berkoordinasi dengan Satpol PP Jakarta Timur agar penertiban tak menunggu masa tenang kampanye mengingat jumlah APK yang tersebar di 10 Kecamatan.

Petugas Sudin Dukcapil Jakarta Barat Temukan Ratusan Pendatang Belum Miliki SKDS

Guru yang Disawer Murid Ingin Ada Efek Jera Bagi Anak Didiknya

Pasalnya secara aturan setiap pemerintah daerah wajib membantu penyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini Satpol PP dan Sudinhub Jakarta Timur wajib membantu penertiban.

"Kita masih pembicaraan biar pas masa tenang tugas lebih ringan, karena saya lihat sekarang sudah merebak kemana-mana, sudah berantakan," ujarnya.

Tak hanya merusak pemandangan, keberadaan APK ilegal yang bertengger di segala tempat dapat membahayakan masyarakat, baliho ukuran besar yang dipasang secara sembarang dapat jatuh menimpa masyarakat.

Pada penertiban terakhir sebanyak 4.867 APK ilegal dicopot, sementara jumlah APK ilegal yang kini beredar diperkirakan dapat menyamai atau melebihi penertiban terakhir yang dilakukan.

"Kita masih pembicaraan biar pas masa tenang tugas lebih ringan, karena saya lihat sekarang sudah merebak kemana-mana, sudah berantakan," tuturnya.

Merujuk Pasal 33 PKPU Nomor 23, tercatat bahwa KPU dapat memfasilitasi pemasangan APK agar sesuai dengan ketentuan kampanye yang berlaku.

Namun masih banyak Parpol yang tidak memanfaatkan hal ini sehingga pemasangan APK kerap melanggar peraturan yang berlaku.

Pasal 34 ayat 2 PKPU Nomor 23 tahun 2018 menjelaskan pemasangan APK dilarang di tempat ibadah (Termasuk halaman), rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Di pasal ayat 5, pemasangan APK mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved