Breaking News:

Bawaslu Sayangkan Sikap Satpol PP Jakarta Timur Dalam Penertiban APK Ilegal

Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sahroji menyayangkan sikap Satpol PP karena tak dapat langsung membantu penertiban APK yang melanggar PKPU.

Penulis: Bima Putra
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Jalan Dewi Sartika yang dipenuhi APK ilegal, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sahroji menyayangkan sikap Satpol PP Kota Jakarta Timur karena tak dapat langsung membantu penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dari hasil koordinasi antara Bawaslu dengan Satpol PP Jakarta Timur, Sahroji menuturkan Satpol PP tingkat kota tak dapat langsung menertibkan APK ilegal meski diminta Bawaslu.

Menurutnya, saat penertiban teranyar pertengahan Maret lalu Bawaslu harus menunggu nyaris dua bulan agar permintaan membantu penertiban yang diajukan ke Satpol PP Jakarta Timur disetujui.

"Satpol PP Kota maunya ada intruksi dari Satpol PP DKI. Kan penertiban tanggal 13 Maret kemarin sebenarnya sudah kita jadwalkan dari awal Januari. Jadi Satpol PP Kota tidak mau turun kalau tidak ada intruksi dari Satpol PP DKI," kata Sahroji saat dihubungi di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (29/3/2019).

Sejak bulan Januari 2019, setiap Bawaslu Jakarta Timur meminta bantuan Satpol PP sebagai eksekutor penertiban resmi, tapi Satpol PP tingkat kota beralasan harus menunggu intruksi dari tingkat Provinsi.

Penertiban APK pada 13 Maret disebut Sahroji terlaksana setelah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pertemuan resmi dengan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Sahroji bahkan menyebut kendala yang dialami Bawaslu Jakarta Timur juga dialami empat kota lain yang dinaungi Provinsi DKI Jakarta.

"Pasca awal Januari di seluruh Kota di DKI Jakarta, setelah Januari 2019. Bawaslu DKI Jakarta diskusi dengan Satpol PP DKI Jakarta. Di situlah dibahas teknis segala macam, setelah disepakati baru mau turun," ujarnya.

Dia mengaku heran dengan sikap Satpol PP tingkat kota yang harus menunggu intruksi dari tingkat Provinsi karena seluruh pemerintah daerah (Pemda) diharuskan membantu tersenggalanya Pemilu 2019.

Sahroji mengatakan dalam pelaksanaan Pilgub DKI lalu Satpol PP tingkat kota tak harus menunggu intruksi dari tingkat Provinsi, hanya permainan dari Bawaslu sebagai pengawas.

Bawaslu Jakarta Timur Ungkap Partai Politik Banyak Tak Pasang APK Fasilitas KPU

Soal APK Ilegal, Bawaslu Jaktim: Sudah Berantakan

Dalam hal ini, Bawaslu selaku satu penyelenggara Pemilu harus mendapat bantuan dari Pemda dalam penertiban APK yang dalam kasus ini Satpol PP sebagai bagian Pemda.

"Lebih mudah (Pilgub), kalau menurut saya koordinasinya untuk penertiban lebih mudah. Enggak tahu sekarang ada kendala apa, yang tahu Satpol PP lah. Aturan memang seperti itu, pemerintah harus memfasilitasi," tuturnya. 

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved