Breaking News:

Pemilu 2019

Bawaslu Khawatir Penertiban APK Jelang Masa Tenang di Jakarta Timur, Terkendala karena Satpol PP

Pasalnya permintaan kepada Satpol PP Jakarta Timur agar membantu penertiban belum disetujui sehingga dikhawatirkan penertiban APK.

TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Jalan Dewi Sartika yang dipenuhi APK ilegal, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Menjelang masa tenang kampanye Pemilu 2019, Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sahroji mengaku khawatir dalam penertiban alat peraga kampanye (APK) yang pemasangannya melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilu.

Pasalnya permintaan kepada Satpol PP Jakarta Timur agar membantu penertiban belum disetujui sehingga dikhawatirkan penertiban APK ilegal baru terlaksana pada masa tenang kampanye tanggal 14 April nanti.

Menurutnya, bila penertiban tak segera dicicil dari dari sekarang baik anggota Bawaslu dan Satpol PP bakal kesulitan menertibkan seluruh APK yang tersebar di 10 Kecamatan di Jakarta Timur.

"Kami masih pembicaraan biar pas masa tenang tugas lebih ringan, karena saya lihat sekarang sudah merebak kemana-mana, sudah berantakan," kata Sahroji saat dihubungi di Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (31/3/2019).

Merujuk hasil koordinasi antara Bawaslu dengan Satpol PP Jakarta Timur, Sahroji menuturkan Satpol PP tak dapat ikut menertibkan APK bila tak dapat intruksi resmi dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Pun secara aturan Satpol PP yang merupakan bagian dari pemerintah daerah (Pemda) harus ikut mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019, dalam hal ini membantu Bawaslu selaku satu penyelenggara Pemilu.

Tersisa Hari Ini, Berikut Cara Isi SPT Tahunan Pribadi via Online, Klik Link-nya!

"Kami lagi diskusi apa awal April bisa jalan (Penertiban). Kami maunya JPO, flyover, underpass, disisir. Baru tanggal 13 atau 14 malam ditertibkan semuanya, di gang-gang segala macam, karena banyak banget. Harus dicicil dulu, minimal yang di protokol dulu lah," ujarnya.

Sahroji berharap masalah koordinasi antara Bawaslu dengan Satpol PP Jakarta Timur tak perlu dibawa ke tingkat Bawaslu RI atau Bawaslu Provinsi DKI Jakarta seperti saat penertiban Maret lalu.

Kala itu, permintaan Bawaslu agar Satpol PP Jakarta Timur membantu penertiban yang diajukan sejak Januari baru terealisasi setelah Bawaslu DKI dan Satpol PP DKI bertemu membahas masalah.

"Saya khawatir yang awal April juga maunya begitu lagi. Saya sih khawatirnya begitu tapi mudah-mudahan teman-teman Satpol PP bisa ambil sikap karena itu sudah mendekati hari H," tuturnya.

Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin menduga ada kesalahan persepsi di tingkat Satpol PP Jakarta Timur dalam melakukan tugas selaku eksekutor penertiban yang ditunjuk Bawaslu.

Sebelum Berangkat ke Kantor KPU, Massa Aksi Siaga 313 Salat Dhuha di Masjid Sunda Kelapa

Arifin mengatakan Satpol PP tingkat kota tak perlu menunggu intruksi dari Satpol PP tingkat Provinsi, dia berjanji bakal menegur pelaksanaan harian (Plh) Kasatpol PP Jakarta Timur.

"Kemungkinan karena ada miss persepsi. Pola yang dahulu memberikan kesan pada tingkat di bawah tidak boleh berinisiatif dalam mengambil keputusan. Nanti akan saya ingatkan," kata Arifin. 

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved