Dituding IPW Sebagai 'Orang' Gerindra, Novel Baswedan Sebut Fitnah Hingga BPN Sebut Neta Tendensius

Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan bahwa isu yang menyebut dirinya "Orang" Partai Gerindra adalah fitnah.

Dituding IPW Sebagai 'Orang' Gerindra, Novel Baswedan Sebut Fitnah Hingga BPN Sebut Neta Tendensius
TRIBUNJAKARTA.COM/ SATRIO SARWO TRENGGINAS
Novel Baswedan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Guntur, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane, menilai KPK dan Polri perlu bertindak terhadap isu Novel Baswedan merupakan 'orang' Partai Gerindra.

Dari pihak KPK, Neta menilai perlunya penjelasan dan klarifikasi terkait salah satu penyidik seniornya itu.

"Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini," ujar Neta, dalam keterangannya, Senin (1/4/2019).

Ia juga mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di lembaga antirasuah yang terindikasi berada dalam 'barisan' Novel sebagai 'orang' Partai Gerindra.

Karena jika memang betul ada, Polri perlu menarik anggotanya itu. Alasannya, keberpihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019.

Neta menjelaskan isu tersebut muncul pasca Jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade, memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.

Selain itu, Fadli Zon disebutnya juga membenarkan kepada wartawan bahwa Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Piuyono yang mengatakan Novel adalah 'orang kita' atau dalam konteks orang Partai Gerindra.

Neta mengatakan pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga nantinya, kata dia, KPK tidak ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan politiknya dengan isu atau kasus korupsi.

Di sisi lain, ia melihat bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan KPK, kejaksaan maupun kepolisian.

Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya 'orang kita' di KPK.

Halaman
1234
Penulis: MuhammadZulfikar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved