Mensos Tegaskan Tak Ada Unsur Politik Soal Kalender Bergambar Jokowi di Penyaluran Dana PKH di Garut

Pasalnya, penyebaran kalender pada akhir bulan Maret itu diduga memiliki unsur kampanye Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo.

Mensos Tegaskan Tak Ada Unsur Politik Soal Kalender Bergambar Jokowi di Penyaluran Dana PKH di Garut
TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita usai melakukan penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serba Guna Sekolah Tinggi Penerbangan (STPI) Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa (2/4/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, CURUG - Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita komentar soal penyebaran kalender Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat di Garut, Jawa Barat.

Pasalnya, disebarnya kalender akhir bulan Maret itu diduga memiliki unsur kampanye Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo.

"Itu kalender sama sekali tidak ada tujuan politiknya, tidak ada kalimat dalam kalender itu yang mengatakan ajakan," jelas Agus di GSG Sekolah Tinggi Penerbangan indonesia (STPI), Kabupaten Tangerang, Selasa (2/4/2019).

Kalender yang terpampang muka Joko Widodo saat penyaluran dana bantuan PKH di Garut, Jawa Barat.
Kalender yang terpampang muka Joko Widodo saat penyaluran dana bantuan PKH di Garut, Jawa Barat. (ISTIMEWA)

Agus melanjutkan, dicetaknya kalender yang terpampang muka Jokowi tersebut salah satu cara Kementerian Sosial untuk sosialisasi pencapaiannya.

Sebab, lanjut Agus, Bawaslu mengatakan secara gamblang memperbolehkan intansi pemerintahan untuk menyosialisasilan pencapaiannya termasuk ASN.

"Kalender itu kan dalam rangka sosialisasi capaian dari program pemerintah, dan itu wajar saja bahwa setiap kementerian menyampaikan pada publik capaian apa saja dari kinerja pemerintah. Jelas Bawaslu mengatakan bahwa pemerintah berhak dan boleh untuk melakukan sosialisasi dari keberhasilannya termasuk ASN," terang Agus.

Sedangkan, bila mengacu pada Undang-undang Nomor 7 dan peraturan kampanye, berisikan bahwa tim atau peserta kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved