Pertuni Minta Pemerintah Pasang Guiding Block di Kantor Kelurahan, Kecamatan, dan Puskesmas

pemerintah menjamin setiap penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas untuk mendapat pelayanan dan akomodasi yang layak.

Pertuni Minta Pemerintah Pasang Guiding Block di Kantor Kelurahan, Kecamatan, dan Puskesmas
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Tampak depan kantor Kelurahan Cibubur di Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, MATRAMAN - Penyandang disabilitas di Jakarta belum dapat menikmati haknya karena penataan jalan dan bangunan di berbagai tempat fasilitas pelayanan publik cenderung tak memperhatikan keberadaan mereka, pun di fasilitas milik pemerintah.

Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPC Jakarta Timur, Yogi Madsoni atau karib disapa Soni mencontohkan banyak kantor Kelurahan, Kecamatan dan Puskesmas yang justru tak memiliki guiding block atau ubin pemandu.

Padahal dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah menjamin setiap penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas untuk mendapat pelayanan dan akomodasi yang layak.

"Belum semua kantor pemerintahan ada guiding block. Pokoknya di tempat fasilitas umum yang kaitannya dengan pelayanan itu sangat perlu. Pastinya kan kita mengurus KTP di Kelurahan, ngurus apa pun di sana juga. Apalagi di Puskesmas, itu sangat perlu," kata Soni di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2019).

Menurutnya sejak lama Pertuni dan berbagai organisasi yang peduli terhadap penyandang disabilitas telah menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah terkait masalah aksesibilitas.

Meski memuji langkah Pemprov DKI Jakarta yang pada Selasa (2/4/2019) lalu mengkampanyekan kegunaan ubin pemandu di lima kota Jakarta secara serempak.

Pria yang tergabung dalam Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) menyebut langkah itu sebagai awal karena pemerintah memiliki banyak tugas dalam melaksanakan UU No 8 Tahun 2016.

"Baru setengah wilayah Jakarta Timur yang ada guiding block. Makannya kami tidak akan berhenti di sini saja, langkah kemarin itu hanya mengawali. Selanjutnya GAUN dengan teman-teman lainnya akan terus mengkampanyekan itu," ujarnya.

Soni menyebut banyak guiding block yang pemasangannya salah, PKL dan parkir liar di atas trotoar merupakan masalah yang penyelesaiannya perlu melibatkan pemerintah dan masyarakat.

Perihal masalah transportasi, Soni mengkritik kondisi Halte Transjakarta yang belum semuanya menyediakan jalur bagi pengguna kursi roda dan tangga yang terlalu curam.

"Transjakarta masih belum mudah diakses semuanya, terutama untuk teman-teman pengguna kursi roda. Tangganya sangat curam, kalau untuk teman-teman tunanetra tidak terlalu, tapi untuk pengguna kursi roda lain," tuturnya.

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved