Pesan Wali Kota Bekasi Untuk Ridwan Kamil Terkait Rencana Gratiskan SMA/SMK Negeri

skema program pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri perlu dana tambahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pesan Wali Kota Bekasi Untuk Ridwan Kamil Terkait Rencana Gratiskan SMA/SMK Negeri
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat ditemui TribunJakarta.com, Selasa (19/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berpesan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil agar lebih bijaksana dalam menyikapi permintaan daerah.

Hal itu dikatakan lantaran sampai saat ini, wacana untuk kerja sama program pendidikan gratis tingkat SMA/SMK Negeri di Kota Bekasi belum mendapatkan respon positif.

"Berharap pak gubernur bijaksana dengan kondisi Kota Bekasi, itu untuk warga pak gubernur juga, untuk Kota Bekasi yang merupakan bagian dari Jawa Barat, wajar kalau Kota Bekasi meminta seperti itu, karena memang Kota Bekasi Penghasil terbesar," kata Rahmat di kantor Pemkot Bekasi, Jumat, (5/4/2019).

Rahmat menjelaskan, program pendidikan gratis untuk tingkat SMA/SMK Negeri di Kota Bekasi merupakan konsen pembangunan yang tengah diupayakan Kota Bekasi di bawah kepemimpinannya.

Adapun formulasi untuk merealisasikan program tersebut, Pemkot Bekasi ingin mengajak Penerintah Provinsi Jawa Barat untuk bekerja sama dengan cara memberikan bantuan dana dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berasal dari Kota Bekasi.

Menurut Rahmat, Kota Bekasi merupakan kota penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat terbesar dari sektor PKB-BBNKB. Setiap tahunnya, ada sekitar Rp 2 triliun yang dihasilkan, 70 persen dari penghasilan itu masuk ke kas daerah provinsi, 30 persennya masuk ke kas daerah pemerintah kota.

"Jadi gini nih, dana PKB-BBNKB nih, kita minta dari situ ya, kan aturannya kita dikasih 30 persesn. Rp 2 triliun dari 30 persen itu adalah Rp 600 miliar, berarti yang ke gubernur ada Rp 1,4 triliun. Nah kita minta dari gubernur dari yang Rp 1,4 triliun itu 10 persen saja berarti kan Rp 140 miliar, kita Cuma minta perhatian gitu, sebagai penghasil bagi lagi dong kita, kan gitu," papar Rahmat.

Di tahun anggarkan 2019 ini, Pemkot Bekasi bahkan sudah menganggarkan dana sebesar Rp 60 miliar guna merealisasikan program pendidikan itu.

Namun skema program pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri perlu dana tambahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketua DPD Golkar Kota Bekasi ini menilai, Pemprov Jawa Barat harus berpikir dinamis, jangan sampai hanya berpatokan pada telaah atau analisa semata.

"Kalau ada SMA reguler bayar Rp 300 ribu (SPP per bulan) dari pusat (pemerintah) sudah dapat Rp 100 ribu berarti sudah tinggal Rp 200 ribu. Kan bisa saja pak gubernur Rp 100 ribu, saya (pemkot Bekasi) Rp 100 ribu, kan gratis," ungkap pria yang akrab disapa Pepen.

Cuaca Membaik, Kunjungan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Kembali Meningkat

Wali Kota Jakarta Pusat Dijadwalkan Hadiri Malam Final Pemilihan Abang dan None 2019

Kemenag Buka Beasiswa Santri Dalam dan Luar Negeri, Ini Jurusan, Syarat hingga Cara Daftar

Rahmat menegaskan, pihaknya sudah beberapa kali mengirimkan surat ke Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kerja sama program SMA/SMK Negeri gratis.

"Udah beberapa kali bikin surat, kajiannya dari staf beliau text book. Text book itu gini, dia melihat secara undang-undang bahwa pajak (PKB-BBNKB) itu 70 persen untuk provinsi. Nah itu betul, tapi pak gubernur kan punya kebijakan, ya. Karena kita sebgai daerah penghasil, pak gubernur itu punya perhatian khusus terhadap daerah penghasil," terangnya.

"Kita enggak pakai apa-apa kalau nanti diberikan pak gubernur itu, kita ikat dengan perjanjian untuk menggratiskan SMA," tegas dia.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved