Breaking News:

DPRD Kota Bekasi Dorong Pemkot Segera Realisasikan Program Gratis SMA/SMK Negeri

Melalui program pendidikan gratis kata dia, pemerintah berupaya memberikan kesejahteraan juga sekaligus akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia

TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Kantor DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar Bekasi Timur. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - DPRD Kota Bekasi mendorong rencana program biaya sekolah gratis untuk jenjang SMA/SMK Negeri yang diwacanakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairoman Juwono Putro mengatakan, meski wewenang pengelolaan SMA/SMK sederajat di luar tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, namum program tersebut sangat baik untuk meringankan beban masyarakat.

"Landasaanya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Wali Kota dalam hal ini kita (DPRD) dorong untuk terlibat dalam penggratisan baiaya SMA/SMK Negeri di Kota Bekasi," kata Chairoman, Senin (8/4/2019).

Melalui program pendidikan gratis kata dia, pemerintah berupaya memberikan kesejahteraan juga sekaligus akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bekasi.

"Karena korelasinya dengan pendidikan gratis diharapkan masyarakat yang selama ini hanya lulusan SMP mau lanjut ke jenjang SMA/SMK terhambat dengan biaya bisa dengan mudah mendapatkan akses pendidikan gratis," jelas dia.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Kota Bekasi ini juga mengingatkan, pemerintah untuk merealisasikan program ini harus mempergitungkan secara matang alokasi anggaran yang nantinya akan dikucurkan.

Di meminta Pemkot Bekasi dapat mencari sumber pendapatan lain untuk pembiayaan program SMA/SMK Negeri gartis dengan catatan tidak memberatkan masyarakat.

"Jangan sampai upaya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) justru malah memberatkan masyarakat, misalnya seperti peningkatkan tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) sejak awal tahun ini sangat memberatkan masyarakat," ucap Chairoman.

Terkait dengan upaya wali kota yang hendak bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat untuk menjalankan program SMA/SMK Negeri gartis melalui dana perimbangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB BBNKB) yang berasal dari Kota Bekasi menurut dia harus mendorong pemerintah pusat.

Sebab jika mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengeluarkan kebijakan yang eksklusif berlaku di satu wilayah sangat sulit lantaran kabupaten/kota lainnya juga harus mendapatkan perlakuan serupa.

“Mendesak gubernur tapi Undang-Undang nya tidak diubah, kan susah juga. Lebih jelas lagi fight-nya itu seharusnya di pusat, bagaimana merubah porsi peruntukan pajak itu jadi berubah,” tandasnya.

VIDEO Airin Rachmi Diany Dangdutan di Acara Kampanye Jokowi-Maruf

Terpeleset dari Pipa, Pria Tenggelam di Kali Sunter

Prabowo Mengaku Muak karena Korupsi di Indonesia Sudah Parah

Seperti yang diketahui, rencana Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk menggartiskan SMA/SMK Negeri masih terhambat respon Gubernur Jawa Barat yang belum memberikan titik terang.

Adapun Pemkot Bekasi telah mengajukan kerja sama bagi hasil PKB-BBNKB yang berasal dari Kota Bekasi sebara kurang lebih 2 triliun dapat dimanfaatkan untuk biaya penggratisan SMA/SMK Negeri.

Pendapatan PKB-BBNKB sesuai aturan yang berlaku dibagi 70 persen masuk ke PAD Provinsi Jawa Barat, 30 persen masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Wali Kota Bekasi ingin Gubernur mengeluarkan kebijakan agar dana bagi hasil itu dapat ditambah untuk biaya sekolah gartis.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved