Breaking News:

Pemilik Diskotek Old City Lakukan Pelanggaran Berat dan Dilarang Garap Usaha Hiburan Sejenis

"Hal ini termasuk pelanggaran berat sehingga pemiliknya dilarang mendirikan usaha pariwisata hiburan sejenisnya," katanya.

Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Wahyu Aji
WARTA KOTA/PANJI BASKHARA RAMADHAN
Razia narkoba terhadap pengunjung Diskotek Old City 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta telah mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) PT Progres Karya Sejahtera pemilik merk usaha diskotek Old City, di kawasan Tambora Jakarta Barat pada beberapa waktu lalu.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra, pencabutan tanda daftar usaha tersebut merupakan hasil rekomendasi dari Dinas Pariwisata.

Dimana, telah tertuang dalam Keputusan Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019.

"Pencabutan TDUP merk usaha Old City, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Atas Dasar Rekomendasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi DKI Jakarta” ujar Benni, dalam keterangannya, Senin (8/4/2019).

Pencabutan izin tersebut, kata Benni merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil pengawasan, pengendalian, dan evaluasi izin dan non izin yang sudah dilakukan.

Ia mengatakan, bahwa tempat hiburan malam Old City terbukti melanggar pergub nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

"Hal ini termasuk pelanggaran berat sehingga pemiliknya dilarang mendirikan usaha pariwisata hiburan sejenisnya," katanya.

Diketahui, tempat hiburan malam yang terletak di kawasan Tambora Jakarta Barat ini, resmi ditutup.

Jadi Sarang Narkoba hingga 2 Kali Disegel Satpol PP, Gubernur Anies Resmi Tutup Diskotek Old City

Aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP DKI Jakarta bersama anggota kepolisian telah melakukan penyegelan pada Kamis, 4 April 2019 lalu.

Menurut Benni, pengusaha atau manajemen perusahaan pariwisata yang telah dilakukan pencabutan izin TDUP karena pelanggaran berat, secara otomatis masuk daftar hitam pada sistem perizinan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini menyebabkan para pengusaha atau manajemen perusahaan pariwisata tersebut ditolak secara otomatis ketika mengajukan pendirian usaha pariwisata hiburan sejenisnya.

Adapun sejumlah pelanggaran yang dimaksud selain mengenai narkotika, yaitu pelanggaran prostitusi hingga perjudian.

"Larangan tersebut merupakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata dan Komitmen Pemprov. DKI Jakarta," tegasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved