Kepala Desa Atau Lurah Harus Aktif Awasi Warganya yang Berangkat Jadi TKI

Sepengamatan Marinus ini terjadi karena sistemnya tidak diawasi secara menyeluruh. Tidak ada pengawasan dan kontrol ketat sedari awal.

Kepala Desa Atau Lurah Harus Aktif Awasi Warganya yang Berangkat Jadi TKI
Kompas.com
Ilustrasi TKI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Praktik kongkalikong diduga masih terjadi pada proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran.

Demi meminimalisirnya, Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea berharap banyak pada peran aktif kepala desa (kades) atau lurah agar terjadi penguatan pengawasan pengiriman TKI dari hulu ke hilir.

"Mereka harus tahu warganya ini mau ke mana, apa standarnya. Apalagi dalam UU PMI yang baru sebenarnya perekrutan itu harus diketahui oleh kepala desa," kata Marinus dalam keterangan yang diterima, Senin (15/4/2018).

Menurutnya, harapan ini memang disampaikan Marinus berdasarkan atas isi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pasal 13 huruf b UU terkait menyatakan, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, pekerja migran Indonesia memang wajib memiliki surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.

Hanya saja, untuk mengimplementasikan keterlibatan kepala desa ini, Marinus mengakui, masih tetap dibutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) sehingga hal-hal yang menyangkut keterlibatan kepala desa dapat diatur lebih rinci.

"Bahkan bisa saja nantinya diberikan kewenangan pada untuk bisa melakukan pelatihan dulu di desanya, dengan syarat mengacu pada peraturan ketenagakerjaan," katanya.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea saat dijumpai di RT 02/01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda Kota Tangerang, Selasa (26/3/2019).
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea saat dijumpai di RT 02/01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda Kota Tangerang, Selasa (26/3/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA)

Dirinya menilai perlu keterlibatan kepala desa dipandangnya.

Sebab bila urusan ini hanya mengandalkan lembaga pengawas saja, Marinus yakin tidak akan maksimal.

"Jadi, harus melibatkan masyarakat secara sistem. Jika tidak, tidak akan maksimal pengawasannya," katanya.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved