Breaking News:

Tiga Hari Penertiban, 84.155 APK di Jakarta Timur Dicopot

Ahmad Syarifudin mengatakan jumlah tersebut merupakan total APK yang tersebar di 10 Kecamatan.

Penulis: Bima Putra | Editor: Muhammad Zulfikar
ISTIMEWA/Dokumentasi Satpol PP Kota Depok
Petugas menurunkan alat peraga kampanye peserta Pemilu 2019. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO - Total alat peraga kampanye (APK) hasil penertiban selama masa tenang kampanye yang berlangsung sejak Minggu (14/4/2019) hingga Selasa (16/4/2019) mencapai 84.155.

Komisioner Bawaslu Jakarta Timur Bidang Hukum, Data dan Informasi, Ahmad Syarifudin mengatakan jumlah tersebut merupakan total APK yang tersebar di 10 Kecamatan.

"Jumlahnya 84.155 APK, itu hasil penertiban selama masa tenang kampanye yang dilakukan Bawaslu dan dibantu seluruh pihak, termasuk masyarakat," kata Ahmad di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (16/4/2019).

Pun jumlahnya mencapai puluhan ribu, Ahmad menuturkan jajaran Bawaslu Jakarta Timur tetap melakukan penyisiran guna memastikan tak ada APK yang tersebar.

Dia meminta seluruh pengawas TPS yang berjumlah 8.234 ikut memantau keberadaan APK sembari melaksanakan tugas memantau pelanggaran dalam proses Pemilu 2019.

"Mereka kita wajibkan untuk memonitor wilayahnya masing-masing. Karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pengawas TPS," ujarnya.

Semarakkan Pemilu, Grand Indonesia Bagi-bagi Voucher Grab dan Aneka Diskon

Sejumlah Warga Rela Mudik Agar Bisa Gunakan Hak Suara di Pemilu 2019

Tipu Korban Hingga Ratusan Juta Rupiah, Caleg Partai PAN Ditangkap Polisi di Kemayoran

Merujuk hasil penertiban tim gabungan yang dilakukan semalam, Ahmad menyebut masih ada sejumlah APK yang tersebar di sejumlah wilayah, khususnya dekat permukiman warga.

Dia mengaku khawatir ada APK yang luput dari penyisiran Bawaslu, Satpol PP, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota, Suku Dinas Penanggulangan Jakarta Timur, dan pihak lainnya.

"Hasil operasi semalam masih ditemukan ada APK yang terpasang, sekarang sudah dicopot. Harapannya masyarakat ikut membantu proses penertiban, kalau menemukan pelanggaran masyarakat juga bisa langsung melapor," tuturnya. 

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved