Pemilu 2019

Singgung Perceraian Hingga UU ITE, Hotman Paris Berharap Presiden Terpilih Benahi Penegakkan Hukum

Hotman memaparkan tiga harapannya terkait penegakkan hukum di Indonesia ke depannya, dengan terpilihnya Presiden usai Pemilu 2019 ini.

Singgung Perceraian Hingga UU ITE, Hotman Paris Berharap Presiden Terpilih Benahi Penegakkan Hukum
TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino
Pantauan saat Hotman Paris Hutapea menggunakan hak pilihnya di TPS 156, Perumahan Sunter Hijau, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/4/2019). 

Dijelaskan Hotman, di negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia, penyelesaian perceraian mesti dilakukan dengan menyerahkan daftar harta kedua belah pihak.

Dengan begitu, menurut Hotman, kecil kemungkinan untuk ada kecurangan dalam pengurusan harta.

"Terlalu banyak putusan cerai (di Indonesia) yang nafkah kepada anak, kewajiban suami kasih nafkah ke istri tidak dipenuhi," kata dia.

Hal tersebut, lanjut Hotman, merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap hukum perdata atau yang dikenal dengan istilah 'contempt of court' di dunia hukum.

Hotman menganggap penegakkan hukum seperti itu mesti dibenahi ke depannya. Terlebih ketika Hotman menyebut bahwa di Indonesia tidak ada sanksi bagi pihak yang melecehkan hukum perdata.

Celupkan Jari ke Tinta Usai Coblos, Hotman Paris: Kok Kayak Syahrini

"Di Indonesia ini orang yang melecehkan putusan perdata tidak ada sanksinya. Sehingga sudah perkara 3 tahun diputus dan ini sering Gubernur sama Bupati sudah menang tapi tidak eksekusi dan tidak ada sanksinya. Karena kita tidak mengenal contempt of court," ujarnya.

Poin terakhir dan terpenting terkait penegakkan hukum yang dinilai Hotman Paris perlu dibenahi Presiden terpilih nantinya adalah UU ITE.

Kembali membandingkan sistem hukum luar negeri, Hotman menganggap UU ITE mesti dihapuskan.

Sebab, menurut dia, jika tidak diihapuskan akan makin banyak oknum yang menyalahgunakannya.

"Paling essential untuk Presiden berikutnya adalah UU ITE harus dihapus. Di Inggris, di Amerika (Serikat), pencemaran nama baik bukan perkara pidana. Perkara terbesar sekarang ini menyangkut pencemaran dan ITE di kepolisian. Itu harus dibuang UU-nya, itu bukan pidana. Karena banyak oknum yang menyalahgunakan," kata Hotman Paris.

Penulis: Gerald Leonardo Agustino
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved