Pemilu 2019

BPP Prabowo-Sandi Laporkan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu DKI Jakarta : Kami Akan Tindaklanjuti

Bila nantinya ditemukan unsur pelanggaran, maka pihak Bawaslu akan meneruskan laporan tersebut ke pembahasan dugaan pelanggaran.

BPP Prabowo-Sandi Laporkan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu DKI Jakarta : Kami Akan Tindaklanjuti
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan menanggapi laporan Badan Pemenangan Provinsi Prabowo-Sandiaga yang melaporkan adanya dugaan unsur kesengajaan kesalahan input data dari form C1 ke sistem hitung (Situng) KPU.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi saat dihubungi awak media.

Ia menyebut, pihaknya akan menanggapi hal tersebut dalam kurun waktu 14 hari kedepan.

Prabowo Klaim Menang 62 Persen, Pengamat Minta BPN Beberkan Bukti dan Fakta

"Kami sudah terima laporannya, tapi masih dalam proses registrasi, jadi kami harus kaji dulu laporan itu apakah memenuhi syarat formil dan meteril," ucapnya, Minggu (21/4/2019).

"Kalau sudah memenuhi unsur formil materil akan kami pleno-kan di internal Bawaslu," tambahnya.

Tak hanya itu, dalam waktu dua minggu itu, Puadi juga mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.

Bila nantinya ditemukan unsur pelanggaran, maka pihak Bawaslu akan meneruskan laporan tersebut ke pembahasan dugaan pelanggaran.

"Setelah memenuhi unsur formil materil kami akan klarifikasi selama 14 hari. Jadi nanti kami akan panggil terlapor untuk dimintai klarifikasi," ujarnya.

"Dalam proses klarifikasi ini, baru bisa dilihat ada dugaan pelanggaran pidana atau tidak," tambahnya menjelaskan.

Sebelumnya, BPP Prabowo-Sandi melaporkan KPU RI dan KPI Jakarta Tinur ke Bawaslu DKI Jakarta.

Laporan tersebut diterima Sentra Gakumdu Bawaslu DKI Jakarta dengan nomor laporan 017/LP/PP/Prov/12.00/IV/2019.

Dalam laporan tersebut pihak BPP Prabowo-Sandi membawa Pasal 532 dan 536 Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Soal Deklarasi Prabowo: Rizieq Shihab Beberkan 3 Poin Ini, Mahfud MD Singgung Kebiasaan Politik

Dimana Pasal 532 berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)".

Sedangkan Pasal 536 berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved