Pemilu 2019

Ratusan Pantia Pemilu 2019 Meninggal Dunia, Keluarga Anggota KPPS: Yang Enak yang di Atas Saja

Sukaesih menyesalkan keputusan pemerintah yang menggabungkan pemilihan legislatif (Pileg) dan presiden (Pilpres) sehingga jumlah suara yang dihitung.

Ratusan Pantia Pemilu 2019 Meninggal Dunia, Keluarga Anggota KPPS: Yang Enak yang di Atas Saja
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Sukaesih (58), istri Rudi Mulia Prabowo di kediamannya, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, MATRAMAN - Keluarga Rudi Mulia Prabowo (57) masih berduka setelah kepergian sosok anak, suami, ayah, sekaligus kakek yang meninggal dunia karena kelelahan menanggung beban sebagai Ketua KPPS di TPS 009 Kelurahan Pisangan Baru.

Ditemui di kediamannya Jalan Kayu Manis V Lama, istri Rudi, Sukaesih (58) berharap tak ada lagi anggota KPPS yang meninggal karena kelelahan menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu 2019.

Sebagai anggota KPPS di Pilgub DKI 2017, Sukaesih menyesalkan keputusan pemerintah yang menggabungkan pemilihan legislatif (Pileg) dan presiden (Pilpres) sehingga jumlah suara yang harus dihitung melonjak.

"Jangan digabung seperti ini lagi, saya juga pernah jadi anggota KPPS. Bapak pernah jadi KPPS pas Pilpres 2014 lalu. Tapi beban KPPS di Pemilu 2019 ini beda jauh, bayangkan menghitung empat kotak suara," kata Sukaesih di kediamannya, Selasa (23/4/2019).

Rumah duka Rudi Mulia Prabowo di Kelurahan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2019)
Rumah duka Rudi Mulia Prabowo di Kelurahan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2019) (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)

Pengalaman sebagai penyelenggara pesta demokrasi membuatnya tak hanya berduka atas kepergian suaminya, tapi juga karena kepergian 118 anggota KPPS yang meninggal di seluruh Indonesia.

Menurutnya tak ada jalan lain mencegah musibah meninggalnya ratusan anggota KPPS terulang selain memisahkan terselenggaranya Pileg dan Pilpres di masa mendatang.

"Harus dipisah, enggak boleh digabung seperti sekarang. Karena korbannya sudah banyak, bukan cuman bapak. Jangan yang enak yang di atas saja, yang di bawah jadi korban," ujarnya.

Yanur (40), anggota KPPS tempat Rudi menjabat sebagai ketua mengakui beban sebagai anggota KPPS di Pemilu 2019 berbeda jauh dengan pesta demokrasi lainnya dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Dia mencontohkan proses penghitungan suara di TPS 009 yang berlangsung sejak Rabu (17/4/2019) pukul 14.30 WIB tapi baru beres pada Kamis (18/4/2019) pukul 04.30 WIB dengan jumlah DPT sebanyak 280.

"Formulir C1 untuk DPRD yang paling ribet karena ada 16 parpol di Jakarta, kami memeriksanya bikin kayak sistem kalender, dilebarkan dulu. Bolak-baliknya yang bikin lama," tutur Yanuar.

Sebelumnya, Ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardana juga meminta pemerintah tak menggabungkan Pileg dan Pilpres karena membebani semua pihak yang terlibat.

Pasalnya baik penyelenggara, pengawas, hingga aparat yang bertugas mengamankan rangkaian Pemilu 2019 dibuat menderita menanggung beban kerjanya masing-masing.

"Ini jadi catatan untuk kita, semoga ke depan tidak dilaksanakan serentak lagi," harap Wage.

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved