Pilpres 2019

Bahas Pembentukan Tim Pencari Fakta Kecurangan Pilpres 2019, KPU: Apa yang Mau Dicari?

Bahas mengenai pembentukan tim pencari fakta kecurangan Pilpres 2019, pihak KPU justru mempertanyakan apa yang mau dicari?

Bahas Pembentukan Tim Pencari Fakta Kecurangan Pilpres 2019, KPU: Apa yang Mau Dicari?
Tribunnews.com/Eri Komar Sinaga
Komisioner KPU RI, Ilham Saputra. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra merespon mengenai kabar pembentukan tim pencari fakta Pilpres 2019.

Usulan pembentukan tim pencari fakta Pilpres 2019 itu digaungkan oleh Direktur Materi Debat BPN Prabowo - Sandiaga, Sudirman Said.

Pembentukan tim pencari fakta Pilpres 2019 karena pihak BPN menerima laporan adanya berbagai dugaan kecurangan yang terjadi.

Bahkan, usulan tersebut juga didukung oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Saya kira semuanya perlu (TPF), agar kita sebagai negara yang sudah memilih sistem demokrasi enggak lagi bongkar pasang," ucap Fadli Zon dilansir dari Kompas.com.

Adanya usulan pembentukan tim pencari fakta Pilpres 2019 itu kemudian mendapatkan tanggapan dari KPU RI.

UPDATE Hitung Suara KPU Pilpres: Jokowi-Maruf 56,29 Persen, Prabowo-Sandiaga 43,71 Persen

TERPOPULER: Haikal Hassan Minta Maaf Pakai Data Hoax 13 Juta Orang Gila Nyoblos, Ini Kata KPU

Hal tersebut berawal ketika Ilham Saputra saat menjadi narasumber di Sapa Indonesia Malam Kompas Tv dilansir TribunJakarta.com pada Sabtu (27/4/2019).

Pembawa acara menuturkan, adanya dugaan kecurangan di Pilpres 2019 membuat beberapa pihak menyarankan terbentuknya tim pencari fakta.

"Beberapa pihak ada yang menyarankan untuk terbentuknya tim pencari fakta dan ada juga usulan Pansus dugaan kecurangan," ungkap pembawa acara.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra usai meninjau pencetakan surat suara Pemilu 2019, di PT Aksara Grafika Pratama, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra usai meninjau pencetakan surat suara Pemilu 2019, di PT Aksara Grafika Pratama, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/NAWIR ARSYAD AKBAR)

"Sekali lagi kita sudah ada kanal-kanalnya berdasarkan UU Pemilu 2017, kalau memang ada kecurangan silahkan lapor ke Bawaslu bahkan bisa dipidanakan," jelasnya.

Halaman
1234
Penulis: Kurniawati Hasjanah
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved