Kadisdik DKI Jakarta Larang Sekolah Pungut Biaya Buka Puasa Bersama dari Siswa

Menurut Ratiyono, apabila pihak sekolah ingin mengadakan acara buka puasa bersama maka mereka diimbau untuk mencari sponsor ataupun donatur.

Kadisdik DKI Jakarta Larang Sekolah Pungut Biaya Buka Puasa Bersama dari Siswa
TribunJakarta.com/Pebby Ade Liana
Kadisdik DKI Jakarta Ratiyono, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/5/2019). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono menegaskan bahwa sekolah-sekolah di wilayah Pemprov DKI Jakarta dilarang keras untuk melakukan pungutan biaya apapun dari para siswa, termaksud untuk acara buka puasa bersama.

Menurut Ratiyono, apabila pihak sekolah ingin mengadakan acara buka puasa bersama maka mereka diimbau untuk mencari sponsor ataupun donatur.

"Kalau sekolah bisa berkolaborasi dengan orangtua, donatur, hal-hal yang positif boleh. Misalnya buka puasa dengan PD Pasar Jaya, dia yang nyiapin makan, itu boleh. Tapi kalau di situ ada orang tua yang mampu membantu boleh yang penting jangan maksa dan membuat gaduh," kata Ratiyono saat ditemui di Balai Kota, Rabu (8/5/2019).

Ratiyono, meminta agar pihak sekolah berkomunikasi sekaligus berkolaborasi dengan para orang tua murid.

Terlebih dalam satu sekolah, biasanya terdapat beberapa orang tua murid yang bekerja di sebuah perusahaan tertentu hingga memudahkan mereka untuk meminta sponsor.

Ia pun menegaskan agar murid-murid yang tidak mampu tidak dimintai pungutan sepeserpun.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Penuhi Panggilan KPK untuk Jadi Saksi Romahurmuziy

Alasan Persija Jakarta Tidak Jadi Tim Pembuka Pertandingan Liga 1 2019

Hotel di Jakarta Utara Ini Hadirkan Hidangan Buka Puasa Lokal Otentik dengan Harga Terjangkau

"Kan kemampuan orang tidak sama. Makanya saya katakan komunikasikan yang baik dengan orang tua. Kalau hanya buka puasa, saya kira kalau cari sponsor yang memadai boleh. Seperti Milo, PD Pasar Jaya, mungkin ada orangtua yang kerja di Pertamina, itu boleh. Ada orangtua yang bapaknya kerja di Bank DKI, itu boleh," papar Ratiyono.

"Jadi saya pesan, kalau mau sejahterakan murid, silahkan dibicarakan. Asal tidak memberatkan siapapun. Yang kaya membantu yang kurang mampu karena satu sekolah, juga boleh. Kuncinya tidak boleh ada pungutan biaya dan tidak boleh dipaksa," tegasnya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved