Pemilu 2019

Ketua KPU Jakarta Timur Sebut Sejumlah Keluarga KPPS yang Meninggal Tolak Santunan yang Diberikan

Ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardana mengatakan sejumlah ahli waris menolak memberikan data yang diminta KPU untuk proses verifikasi data.

Ketua KPU Jakarta Timur Sebut Sejumlah Keluarga KPPS yang Meninggal Tolak Santunan yang Diberikan
Istimewa/meaningfullife.com
Ilustrasi duka cita 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PULOGADUNG - KPU RI menetapkan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur, mengalami luka berat, dan cacat permanen saat bertugas sebagai penyelenggara Pemilu 2019 mendapat santunan.

Meski diberi santunan, tak semua ahli waris atau keluarga para pahlawan demokrasi yang meninggal dunia itu bersedia menerima santunan yang diharapkan sudah cair sebelum rekapitulasi berakhir.

Ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardana mengatakan sejumlah ahli waris menolak memberikan data yang diminta KPU untuk proses verifikasi data sebelum dana cair.

"Ada yang enggak mau, jadi enggak mau setor data ke kita, ada. Ada beberapa keluarga KPPS yang tidak mau diblow up kalau keluarganya meninggal," kata Wage di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (8/5/2019).

Meski belum mengetahui pasti ada berapa ahli waris yang enggan memberikan data ke KPU, Wage menyebut jumlahnya lebih dari satu.

Hingga Kini Ada 9 Anggota KPPS di Jakarta Timur yang Meninggal Dunia

Dia hanya dapat memastikan bahwa pihak keluarga memiliki pertimbangan sendiri sehingga menolak santunan sebagai bentuk balas jasa negara atas tugasnya.

"Yang saya tahu ada satu orang, di Duren Sawit. Tapi saya coba cek yang lain, sepertinya ada lagi. Alasan pribadi dari pihak keluarga," ujarnya.

Wage sendiri mengaku khawatir bila ada anggota KPPS yang meninggal namun tak tercatat sebagaimana 14 anggota KPU Jakarta Timur yang meninggal.

Selain mengumpulkan data, KPU Jakarta Timur kini berupaya agar ahli waris pahlawan demokrasi yang gugur itu dapat dan bersedia menerima santunan yang diberikan.

"Kita tetap berusaha untuk coba dapatkan haknya (santunan). Sampai sekarang ada 14 yang meninggal, tiga di antaranya Pamsung (Pengamanan langsung). Tapi Pamsung ini tetap dapat santunan," tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyetujui permintaan KPU RI agar seluruh pahlawan demokrasi yang gugur selama Pemilu 2019 mendapat santunan.

Yakni Rp 36 juta bagi anggota yang meninggal dan cacat permanen, Rp 16,5 juta untuk anggota yang mengalami luka berat, dan Rp 8,25 juta bagi yang mengalami luka sedang. 

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved