Info Mudik 2019

Pengelola Terminal Pulo Gebang Minta Pemerintah Pusat dan PO Bantu Hapus Terminal Bayangan

Sementara PO di Terminal Pulo Gebang kompak mengeluhkan keberadaan terminal bayangan karena menurunkan omzet dan mematikan usaha mereka.

Pengelola Terminal Pulo Gebang Minta Pemerintah Pusat dan PO Bantu Hapus Terminal Bayangan
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Kondisi di Terminal Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (19/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Persoalan terminal bayangan yang selalu diperbincangkan setiap musim mudik oleh pemerintah dan perusahaan otobus PO kembali mencuat dan menyeret nama Terminal Pulo Gebang sebagai terminal terbesar se-Asia Tenggara.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bakal mengambil alih kepengurusan Terminal Pulo Gebang dari Pemprov DKI bila tak bisa memberangus keberadaan terminal bayangan.

Sementara PO di Terminal Pulo Gebang kompak mengeluhkan keberadaan terminal bayangan karena menurunkan omzet dan mematikan usaha mereka.

Kasatpel Operasional Terminal Terpadu Pulo Gebang Emiral August mengatakan terminal bayangan tak sepenuhnya tanggung jawab Pemda karena Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) juga kewenangan Kemenhub.

"Bus AKAP itu kan dari kementerian pusat. Kan ada ketentuannya di Undang-Undang nomor 22 pasal 129 ada sampai pembekuan sampai stop operasi. Tinggal bagaimanan menjalankan amanah undang-undang itu saja," kata Emiral di Terminal Pulo Gebang, Minggu (19/5/2019).

Menurutnya harus ada kerja sama antara Pemda dengan pemerintah pusat guna menuntaskan masalah terminal bayangan yang terus menghantui masalah transportasi dari tahun ke tahun.

Menurutnya baik Suku Dinas dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta selama ini telah maksimal menindak PO yang menjual tiket dan beroperasi di luar terminal.

Kondisi di Terminal Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (19/5/2019)
Kondisi di Terminal Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (19/5/2019) (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)

"Ada juga peraturan menteri nomor 15 tahun 2019. Sekarang sih seharusnya pemerintah pusat harus tegas. Karena waktu itu Dinas Perhubungan sudah melakukan dan sekitar 800 bus kami kandangin, PO-nya sudah distop operasi," ujarnya.

Perihal keluhan PO, Emiral mempertanyakan karena merujuk hasil penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI ada PO yang beroperasi di terminal tapi ikut menikmati terminal bayangan.

Dia mencontohkan sejumlah PO yang menjajakan tiket di terminal bayangan Pasar Rebo namun mengeluhkan pendapatnya di terminal menurun.

"Yang teriak (protes) PO mana? Kalau mereka ada di terminal bayangan itu juga, seharusnya enggak usah ngeluh-ngeluh. Bantu kami juga menertibkan terminal bayangan," tuturnya.

Emiral mengatakan masalah terminal bayangan melibatkan banyak pihak sehingga penuntasan masalahnya tak dapat dilakukan parsial.

Baik Pemda, pemerintah pusat melalui Kemenhub dan PO yang selama ini membayar retribusi harus berperan mencari solusi memberangus terminal bayangan.

"Harapan saya ada ketegasan dari pemerintah dan kesadaran dari para PO untuk membenahkan diri tekait manajemennya. Kami mendukung pemerintah pusat, tapi yang saya lihat Dinas Perhubungan sudah maksimal berusaha," kata Emiral.

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved