Pengurus PO Terminal Pulo Gebang Pesimis Kemenhub Bisa Hapus Terminal Bayangan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Niat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ingin mengambil alih kepengurusan Terminal Pulo Gebang dari Pemprov DKI Jakarta tak sepenuhnya membawa angin segar bagi perusahaan otobus (PO).

Pengurus PO Sahabat Martahan Hutagaol mengaku pesimis pemerintah pusat dapat melenyapkan terminal bayangan yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan terus menghantui sampai sekarang.

"Saya enggak yakin pemerintah pusat bisa menghilangkan terminal bayangan, karena mereka juga tahu kalau sampai sekarang ada terminal bayangan. Masa pemerintah enggak tahu," kata Martahan di Terminal Pulo Gebang, Minggu (19/5/2019).

Selama 29 tahun berkecimpung di dunia PO, Martahan menilai hanya segelintir pejabat yang berhasil menghapus terminal bayangan di wilayah DKI Jakarta.

• Pengelola Terminal Pulo Gebang Minta Pemerintah Pusat dan PO Bantu Hapus Terminal Bayangan

Dia menyebut nama bekas Kepala Terminal Pulo Gadung Abdul Halim yang dikagumi pengusaha PO karena ketegasannya menindak terminal bayangan.

"Di terminal bayangan itu banyak yang 'bermain' dan dapat untung, enggak mudah menghapusnya. Termasuk pemerintah pusat, belum tentu bisa hapus terminal bayangan," ujarnya.

Meski mengaku ikut serta dalam pertemuan antara PO dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Jumat (17/5/2019) lalu, dia mengaku tetap pesimis.

Menurutnya keberadaan terminal bayangan dari tahun ke tahun justru kian subur sehingga menggerogoti keuntungan PO yang selama ini membayar retribusi.

"Di Galur, Pinang Ranti, Tanah Merdeka, Pluit, Slipi, Pejompongan, Grogol, Cakung, Harapan Indah, Warung Jengkol, Kalimalang itu semua terminal bayangan. Sudah banyak PO yang bangkrut juga," tuturnya.

Pun belum mengetahui niat pemerintah pusat mengambil alih kepengurusan Terminal Pulo Gebang, Pegawai PO Mulya Indah, Fitri mengaku pesimis hal tersebut dapat melenyapkan terminal bayangan.

Pasalnya sudah tak terhitung PO yang menyampaikan keluhan terkait terminal bayangan namun hasilnya tak pernah memuaskan.

"Kalaupun ditindak paling efeknya sebentar saja, habis busnya dikandangin pemerintah enggak lama keluar lagi terus ada lagi terminal bayangan. Dari dulu begitu saja terus," kata Fitri.

Sebagai informasi, Budi menyatakan pemerintah pusat berniat mengambil alih kepengurusan terminal terbesar se-Asia Tenggara itu usai melakukan pertemuan dengan sejumlah PO.

Dalam pertemuan itu Budi menerima keluhan masih maraknya terminal bayangan di wilayah DKI sehingga berdampak pada anjloknya omzet PO.

"Saya akan kirim surat kepada DKI, kalau dia nggak ada perbaiki (Terminal Pulo Gebang) kita ambil alih. Kirim surat saja pak ke DKI, kalau dia nggak ada kemajuan kita ambil alih," kata Budi, Jumat (17/5/2019).