Penjelasan Dinas Kesehatan Soal Surat Edaran Tentang Dukungan Kesehatan Saat Aksi 22 Mei

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, bahwa surat edaran tersebut diterbitkan sesuai dengan permintaan resmi dari KPU

Penjelasan Dinas Kesehatan Soal Surat Edaran Tentang Dukungan Kesehatan Saat Aksi 22 Mei
TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Kadinkes DKI Jakarta, Widyastuti (tengah) di Gedung Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Senin (20/5/2019). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta membenarkan terkait adanya surat edaran mengenai dukungan kesehatan yang diberikan saat pengumuman Pemilu tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, bahwa surat edaran tersebut diterbitkan sesuai dengan permintaan resmi dari KPU, yang mana pada tanggal tersebut diperkirakan bakal dihadiri oleh banyak massa hingga berpotensi menimbulkan permasalahan kesehatan.

"Itu benar (dari Dinkes) tetapi jangan terus diplintir. Artinya memang Dinkes sebagai tupoksinya adalah menjalankan dukungan kesehatan untuk peristiwa apapun, termasuk pemilu," kata Widyastuti di kantornya, Senin (20/5/2019).

Dalam surat yang beredar, nomor 52/SE/2019 tertulis bahwa Pemprov DKI telah menyiagakan rumah sakit untuk pasien rujukan mengenai kegiatan aksi tanggal 22 Mei 2019.

Pembiayaan pasien tersebut, bakal ditanggung oleh Dinas Kesehatan apabila pasien itu tak dalam tanggungan BPJS. Widyastuti pun menegaskan bahwa pihaknya bukan semata-nata memfasilitasi masyarakat yang melakukan aksi ataupun kegiatan yang berpotensi memancing keramaian.

Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi siapapun yang berada di Ibu Kota.

"Jadi sekali lagi, ini adalah rangkaian bukan hanya semata-mata tangg 22 saja bukan. Tapi kami mulai sejak tanggal 17 kemarin. Ada permintaan resmi dari KPU terhadap kita untuk dukungan kesehatan. Kami sudah mulai sejak tanggal 17, jadi jangan di belokan. Kami ingin memberikan susasan nyaman, aman bagi warga kita, apapun persitiwanya. Bukan semata-mata karena kita memfasilitasi, bukan," tegas dia.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri, telah melibatkan 42 puskesmas dan 32 RSUD sekaligus transportasi unit berupa 82 Ambilance. untuk gawat darurat untuk mengantisipasi korban terdampak langsung pada kegiatan keramaian pada 22 Mei 2019 tersebut.

1.100 Anak Yatim di Jakarta Barat Terima Santunan Ramadan

Penggeledahan Rumah Terduga Teroris di Depok, Warga Sebut Penghuninya Jarang Bersosialisasi

Selain itu, juga ada 337 tenaga kesehatan yang dilibatkan. Tenaga kesehatan tersebut, terdiri dari 82 dokter, 173 perawat, serta 82 driver.

"Apabila ada peserta dalam kegiatan pengumpulan massa nanti mengalami cidera, yang akibat terdampak langsung dari peristiwa pengumpulan massa yang terjadi di wilayah DKI, skema pembayaran melalui pembayaran BPJS. apabila tidak terjamin, nanti bisa melalui klaim dan masuk dana APBD yang melekat pada dukungan Dinkes DKI," papar dia.

"Tapi misalnya ada warga yang menderita kencing manis, atau sudah mengidap kanker, (lalu kambuh saat aksi) itu bukan terdampak langsung dari kegiatan. Jadi yang kami tekankan adalah cidera akibat terdampak langsung. Itu yang akan kami jamin," pungkasnya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved