Pemilu 2019

Komnas HAM: Kami Belum Temukan Laporan Valid Petugas KPPS yang Diracun

"Sampai saat ini kami belum menemukan laporan yang valid ada petugas KPPS yang diracun," kata Damanik.

Komnas HAM: Kami Belum Temukan Laporan Valid Petugas KPPS yang Diracun
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Ahmad Taufan Damanik Ketua Komnas HAM saat dijumpai di kediaman almarhum Abdul Hakim Garuda Nusantara, di Perumahan Kemang Regensi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. 

TRIBUNJAKARTA.COM- Menanggapi adanya isu sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diracun, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya petugas dalam Pemilu 2019 yang meninggal karena diracun.

Kesimpulan sementara tersebut didapatkan dari informasi yang dikumpuljan Komnas HAM dari pantauan sejumlah sample di lapangan, tim pemantau lain yang tersebar di enam provinsi, serta informasi jaringan masyarakat sipil.

Hal itu disampaikan Damanik saat konferensi pers terkait hasil pemantauan Komnas HAM terkait petugas penyelenggara pemilu 2019 yang meninggal dunia dan sakit di kantor Komnas HAM pada Selasa (21/5/2019).

"Sampai saat ini kami belum menemukan laporan yang valid ada petugas KPPS yang diracun," kata Damanik.

Menindaklanjuti putusan Sidang Paripurna Komnas HAM RI pada 6 Mei 2019 dan berbagai laporan masyarakat sipil ke Komnas HAM RI terkait dengan peristiwa kematian dan sakit yang diderita KPPS, PPS, PPK, Pengawas dan Petugas Keamanan yang bertugas selama penyelenggaran pemilu 2019, Tim Pemantauan Pemilu 2019 Komnas HAM RI secara serentak melakukan pantauan lapangan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten pada 15-18 Mei 2019.

Baca: Massa Debat dengan Kapolres Jakarta Pusat: Kalau Bapak Menghalangi Berarti Melanggar

Serangkaian tindakan tersebut dilakukan dengan meminta keterangan langsung dari keluarga petugas yang meninggal dunia, rekan KPPS, dan petugas sakit secara langsung, serta data-data dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota di wilayah sebagaimana dimaksud.

Jumlah petugas yang dikunjungi yaitu Jawa Tengah tersebar di Kabupaten Demak (4 petugas) dan Kabupaten Karanganyar (4 petugas); Jawa Barat (5 petugas); Banten tersebar di Kabupaten Serang (7 petugas) dan Kabupaten Tangerang (7 petugas); dan Jawa Timur tersebar di Lamongan (1 petugas), Bojonegoro (3 petugas), Lumajang (3 petugas), Pasuruan (3 petugas), Kota Surabaya (11 petugas).

"Bahwa berdasarkan data-data, keterangan baik dari keluarga petugas, rekan KPPS, PPS, PPK, Pengawas dan petugas sakit, sampai saat ini belum ada tindakan yang bersifat intimidasi dan kekerasan fisik terhadap petugas baik oleh pasangan calon presiden-wakil presiden, partai politik dan/ataupun saksi-saksinya, serta pihak-pihak lainnya," kata Damanik.

"Berdasarkan hal tersebut Komnas HAM Komnas HAM sampai saat ini belum menemukan indikasi tindak pidana yang mengarah pada kejahatan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu," tambah Damanik.

Halaman
12
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved