Breaking News:

PO Terminal Pulo Gebang Pertanyakan Sikap Pemerintah yang Tak Cabut Izin Perusahaan Otobus 'Nakal'

Pasalnya kala itu pemerintah bersikap tegas dan rutin melakukan penertiban sehingga dia optimis terminal bayangan di wilayah DKI dapat lenyap.

Penulis: Bima Putra | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Deretan bus yang terparkir di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (9/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Langkah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam memberangus terminal bayangan di wilayah DKI Jakarta dipertanyakan perusahaan otobus (PO) di Terminal Pulo Gebang karena masih bersifat teguran.

Pengurus PO Sahabat Martahan Hutagaol menilai teguran tak membuat jera PO 'nakal' yang tak beroperasi dan membayar retribusi ke pemerintah layaknya PO resmi di terminal.

"Enggak perlu surat peringatan atau teguran, langsung dicabut saja izin trayeknya. PO yang ada di Terminal bayangan, dibekukan trayeknya, izinnya dicabut," kata Martahan di Terminal Pulo Gebang, Selasa (21/5/2019).

Martahan menyesalkan sikap pemerintah karena merasa dijebak ketika pindah dari terminal Pulo Gadung ke Terminal Pulo Gebang sekira akhir tahun 2016 lalu.

Pasalnya kala itu pemerintah bersikap tegas dan rutin melakukan penertiban sehingga dia optimis terminal bayangan di wilayah DKI dapat lenyap.

"Ibaratnya kita kena perangkap. Karena waktu itu pemerintah sering melakukan penertiban, dua sampai tiga bulan Terminal Pulo Gebang ini buka sering ada penertiban. Tapi sekarang gimana?," ujarnya.

Meski merupakan terminal terbesar se-Asia Tenggara, dia yakin Terminal Pulo Gebang yang terdiri dari empat lantai tak banyak berkembang selama terminal bayangan masih marak.

Pasalnya jumlah PO di Terminal Pulo Gebang yang harus membayar retribusi Rp 100 ribu per bulannya sudah berkurang dibanding awal terminal beroperasi.

Jika dulu jumlah PO di Terminal Pulo Gebang nyaris mencapai angka 150, namun karena omzet terus menurun digerogoti terminal bayangan jumlah PO susut jadi 97.

"Selama terminal bayangan ada enggak bakal ramai. Memang Terminal Pulo Gebang ini megah, terbesar, tapi peminatnya? Sekarang ada Transjakarta untuk ke terminal, tapi kalau depan rumahnya ada terminal bayangan ngapain ke sini," tuturnya.

Karyawan PO Safari Dharma Raya Mulyono juga berharap pemerintah lebih tegas dalam penindakan terhadap PO yang beroperasi di terminal bayangan.

Meski tak secara gamblang menyebut pemerintah sampai sekarang tak berhasil menuntaskan masalah terminal bayangan, dia yakin penindakan masih dapat dipertegas.

"Bagaimana ya, kalau masalah penindakan terminal bayangan saya enggak tahu pasti lah. Tapi memang masih ada, harapannya penindakan lebih tegas saja," harap Mulyono.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved