Pilpres 2019

Andre Rosiade Himbau Aksi 22 Mei Tak Anarkis, TKN Sebut Pilpres 2019 Ujian Bagi Politisi

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade berdebat sengit dengan Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong soal aksi 22 Mei

Andre Rosiade Himbau Aksi 22 Mei Tak Anarkis, TKN Sebut Pilpres 2019 Ujian Bagi Politisi
YouTube/Kompas TV
Misbakhun dan Andre Rosiade 

TRIBUNJAKARTA.COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade berdebat sengit dengan Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong terkait aksi 22 Mei 2019.

Hal tersebut terjadi saat Andre Rosiade dan Usman Kansong menjadi narasumber di acara Dua Arah Kompas Tv dilansir TribunJakarta.com pada Selasa (21/5).

Awalnya, Usman Kansong dimintai pendapatnya oleh pembawa acara soal rencana aksi 22 Mei.

Usman Kansong pun mengulas beberapa pernyataan BPN Prabowo-Sandi yang mengklaim jika aksi yang dilakukan massa bukanlah bagian dari pihak mereka, melainkan hanya masyarakat biasa.

"Pendemo bukan BPN Prabowo-Sandi tetapi sekelompok masyarakat sehingga bisa jaga jarak politik maupun tanggungjawab," imbuh Usman Kansong.

Usman Kansong menilai, aksi 22 Mei itu bukanlah sebuah aksi biasa.

"Bukan aksi biasa seperti tahun 2014 lalu karena itu dibiarkan aparat. Bau macam-macam lah seperti tur jihad.

Andre Rosiade Bantah Berita Online Dijadikan Bukti Lapor Bawaslu, TKN: Kecurangan Hanya Diwacanakan

Mahfud MD Jawab Tudingan MK Tak Berguna di 2014, Singgung Provokatif hingga Beberkan Pesan

Aksi tersebut sudah dibumbui berbagai macam sehingga tak murni hanya menyampaikan pendapat, hal tersebut yang membuat adanya himbauan aparat keamanan," ungkap Usman Kansong.

Adanya pernyataan itu, Andre Rosiade angkat bicara.

Andre Rosiade menyatakan, aksi 22 Mei itu merupakan sebuah demonstrasi yang diperbolehkan konstitusional.

Calon presiden 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto.
Calon presiden 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto. (Kolase TribunJakarta.com)

"Jadi kalau demo itu udah ada surat pemberitahuan yang berisikan sosok penanggung jawab aksi dan lamanya aksi. Pasti Polda Metro Jaya mendapatkan surat tersebut."

"Kita juga bukan buang badan tetapi ini memang gerakan kedaulatan rakyat yang tak bisa kami atur. BPN hanya bisa menghimbau agar aksi tersebut tak anarkis, kondusif dan konsitusional. Itu dilindungin undang-undang," papar Andre Rosiade.

Jadwal Pendaftaran & Tes Masuk Seleksi Mandiri S1 UNAIR, UNDIP dan ITB, Jangan Sampai Ketinggalan!

Bagaimana Hukum Puasa Ramadan saat Baru Sadar Sedang Haid Setelah Berbuka? Ini Penjelasannya

Ini Doa Keselamatan dan Perlindungan Selama Perjalanan Mudik Lebaran 2019

Segera! Cek Prodi Daya Tampung Terbesar di UI, UNPAD dan UGM Sebelum Daftar SBMPTN 2019

Lebih lanjut, Andre Rosiade mempertanyakan soal aksi demonstrasi yang dilindungi undang-undang itu, mengapa tampaknya membuat takut pemerintah saat ini.

"Kenapa terkesan pemerintah ketakutan? melarang masyarakat masuk dan demo, difilter dan dihalang-halangi," tutur Andre Rosiade.

Misbakhun pun mengungkapkan, pilpres 2019 merupakan sebuah ujian bagi politisi dan peserta pemilunya.

Misbakhun dan Andre Rosiade
Misbakhun dan Andre Rosiade (YouTube/Kompas TV)

"Mereka menjadi politisi negarawan atau pengejar kekuasan semata, ini jadi ukuran dan silahkan masyarakat menilai. Mereka mewacanakan kecurangan dan membangun opini masif ketika mereka tak siap untuk kalah," jelas Misbakhun.

Misbakhun menyatakan, pemilu yang ada saat ini telah menyediakan sistem untuk melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke lembaga terkait seperti MK dan Bawaslu.

"Jadi Andre Rosiade menyatakan bahwa peserta aksi merupakan kedaulatan rakyat tetapi profilingnya itu tim mereka. Ini mobilisasi politik saat mereka tak siap kalah," ucap Misbakhun.

Rieta Amalia Marah Besar, Raffi Ahmad Diusir Pergi dan Minta Kembalikan Nagita Slavina Gara-gara Ini

Traktir Belanja Karyawannya, Nagita Slavina Rela Panas-panasan Naik Metromini sampai Tidur Pulas

Ramalan Zodiak Cinta Selasa 21 Februari 2019, Aries Beruntung, Cancer Salah Paham, Libra Waspada

Kembali ke Indonesia Temui Nur Khamid, Polly Alexandria Robinson Terciduk Makan Terong dan Tahu

Rencana Sandiaga Uno Pada Aksi Massa 22 Mei

 Massa aksi 22 Mei 2019 pendukung Prabowo-Sandiaga mulai bergerak ke Jakarta.

Mereka akan melakukan aksi 22 Mei 2019 mengepung gedung KPU. Mereka hendak menyaksikan KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019.

Hari itu, pemenang Pilpres 2019 akan diketahui, Jokowi-Maruf Amin atau Prabowo-Sandiaga.

Gerakan aksi 22 Mei ini sudah disurakan jauh-jauh hari oleh pendukung Prabowo-Sandiaga.

Politikus senior Amien Rais mengusung Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, sebelumnya bernama People Power.

Apakah calon presiden 02 Sandiaga Uno akan bergabung dengan massa aksi 22 Mei 2019?

Sandiaga Uno belum memutuskan apakah ia akan ikut dalam aksi unjuk rasa saat pengumuman pemenang pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (22/5/2019).

"Belum, belum kita putuskan. Kita menunggu advice dari tim, terutama dari ahli hukum," kata Sandiaga usai meninjau pelatihan kewirausahaan & pameran produk OK OCE Melawai, di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Senin (20/5/2019).

Saat ditanya lebih jauh apakah ia akan menerima hasil pilpres yang diumumkan KPU, Sandiaga juga tak menjawab secara tegas.

Ia mengaku masih akan menunggu hasil dari gugatan yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilu.

"Kita lihat, tentunya kita berbaik sangka. Kita tunggu hasilnya ada gugataan-gugatan, di Bawaslu yang masih pending. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa dan langkah-langkah selanjutnya nanti kita akan umumkan," kata dia.

Sejauh ini, hasil hitung sementara KPU menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul ketimbang Prabowo-Sandi.

Prabowo sendiri sudah menyatakan ia menolak hasil hitungan KPU karena menuding ada kecurangan.

Saat ditanya apakah akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika KPU memenangkan Jokowi-Ma'ruf, Sandiaga menyebut hal itu akan diumumkan setelah 22 Mei.

"Kita akan umumkan nanti setelah pengumuman (KPU)," ujar Sandiaga.

Polisi Pantau Pergerakan Massa Aksi 22 Mei

Massa dari daerah-daerah di pulau Sumatera dan Jawa mulai bergerak menuju Jakarta untuk mengikuti aksi 22 Mei 2019.

Selain daerah kedua daerah itu, massa juga datang dari Kalimantan dan Sulawesi.

Polisi telah memonitor pergerakan tersebut.

Ada dua lokasi yang akan menjadi sasaran aksi demo 22 Mei 2019.

Intelejen polisi mencatat dua lokasi itu adalah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Massa akan mendatangi KPU karena mereka ingin mendengarkan pengumuman hasil pemenang Pilpres 2019, Jokowi-Maruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Polri mengimbau perwakilan kelompok tidak melakukan mobilisasi massa saat pengumuman rekapitulasi nasional Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (22/5/2019).

Imbauan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (20/5/2019).

“Untuk monitoring pergerakan massa dari tiap daerah seperti dari Aceh hingga Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sudah didata. Kami koordinasikan ke koordinator lapangan untuk tidak memobilisasi massa dalam jumlah besar,” ujar Dedi.

Dedi mengatakan, jumlah massa yang ingin ke Jakarta masih terus dipantau.

“Ada (pergerakan massa dari daerah menuju Jakarta), namun jumlah tidak terlalu signifikan dan belum bisa diprediksi karena perkembangan masih terus dihitung,” ujar Dedi.

Ia juga mengingatkan massa untuk menaati peraturan.

Jika ditemukan peserta aksi yang membawa senjata tajam maka akan diproses hukum.

 Untuk pengamanan, TNI dan Polri yang bersiaga di lokasi aksi tidak dilengkapi peluru tajam dan senjata dalam mengamankan aksi.

Sementara itu, untuk memitigasi rencana aksi teror dari jaringan teroris, hingga kini Densus 88 terus memantau dan menangkap terduga teroris.

“Pelaku-pelaku dekat dengan masyarakat, tidak menutup kemungkinan kelompok ini bergabung dengan massa, akan sulit untuk mendeteksi mereka,” kata Dedi.

Polri juga mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan untuk bergabung dengan massa aksi pada 22 Mei 2019 karena ada indikasi teror yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

"Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun. Kami tidak ingin ini terjadi (serangan) di kerumunan massa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).

Iqbal menegaskan, terduga teroris berencana beraksi pada 22 Mei.

“Bahwa pelaku tindak pidana terorisme ini betul-betul memanfaatkan momentum pesta demokrasi,” ucap dia.

Simak videonya:

Penulis: Kurniawati Hasjanah
Editor: Kurniawati Hasjanah
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved