DPRD Kota Bekasi Keliru Soal Rekomendasi Integrasi Kartu Sehat dengan BPJS

Ketua Pansus 31, Dariyanto mengatakan, dirinya sempat tidak tahu bahwa terdapat usulan terkait integrasi KS-NIK dengan BPJS

DPRD Kota Bekasi Keliru Soal Rekomendasi Integrasi Kartu Sehat dengan BPJS
TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO
Petugas menunjukkan prosedur kepengurusan kartu BPJS Kesehatan kepada masyarakat di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Panitia Khusus (Pansus) 31 DPRD Kota Bekasi mengakui, terjadi kekeliruan saat pembacaan draft berisi rekomendasi evaluasi program Kartu Sehar berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

Seperti yang diketahui, dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi tahun 2018 yang digelar beberapa minggu lalu, muncul usulan atau rekomendasi salah satunya agar program KS-NIK dievaluasi dengan terintegrasi program BPJS.

Hal ini kemudian muncul pro dan kontra, sejumlah anggota pansus bahkan tidak mengetahui rekomendasi tersebut dam menilai PKS selaku pemilik ide awal usualan integrasi KS-NIK dengan BPJS telah merubah isi draft yang dibacakan.

Ketua Pansus 31, Dariyanto mengatakan, dirinya sempat tidak tahu bahwa terdapat usulan terkait integrasi KS-NIK dengan BPJS. Namun setelah diinvestigasi, rupanya terjadi kekeliruan antar sesama anggota pansus.

Draft yang dibacakan oleh anggota Pansus 31 dari PKS Chairoman Juwono Putro di rapat paripurna (LKPJ) Wali Kota Bekasi tahun 2018 bukan draft final.

"Jadi saat itu bukan draft finalisasi, jadi draft konsep-konsep dari staf, jadi hasil dari pembahasan itu dibuat konsep, sedangkan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2007 tentang laporan LKPJ kepala daerah dia harus memuat unsur-unsur urusan-urusan,” kata Dariyanto kepada wartawan, Jumat (24/5/2019).

Meski begitu, dia mengaku tidak ada unsur sabotase atau kesengajaan, masalah ini murni kesalahan pada saat penyusunan draft dan tidak jeli memisahkan berkas.

"Human erornya yang seharusnya ini (draft final) yang di diperbanyak malah yang lain yang di fotokopi,” jelas dia.

Belum Terlihat Kerumunan Massa di Gedung Mahkamah Konstitusi

Sejauh ini, dirinya telah meminta izin kepada ketua DPRD Kota Bekasi untuk mengklarifikasi dan meluruskan apa yang menjadi kesalahan pansus 31 dari awal penyusunan LKPJ Wali Kota Bekasi hingga pembacaan saat paripurna.

Adapun usulan integrasi KS-NIK dengan BPJS Kesehatan sempat ditolak sejumlah elemen masyarakat.

Beberapa bahkan sempat menggelar aksi seperti Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (GEMA MKGR) Kota Bekasi melakukan aksi di Taman Kota Bekasi.

Mereka membuat petisi penolakan rekomendasi Pansus 31, mereka juga mempertanyakan sikap Fraksi PKS yang berupaya menghapuskan KS-NIK.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved