Pilpres 2019

Soal Kesiapan KPU Buka Bukti-bukti di MK, Arief Budiman Jelaskan Begini

Ketika ditanya kesiapan KPU untuk membuka bukti pilpres 2019 di MK, Arief Budiman sebut merupakan bagian tanggung jawab pihaknya.

Soal Kesiapan KPU Buka Bukti-bukti di MK, Arief Budiman Jelaskan Begini
Tribunnews.com/Jeprima
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat menerima kedatangan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019). Fadli Zon datang sebagai anggota DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kehadirannya tersebut dalam rangka melihat cara kerja Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng KPU. 

Lantas Arief Budiman menjelaskan, terdapat dua tahap lagi yang harus dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan pemilu 2019.

BPN Ajukan Gugatan Pilpres ke MK, Andi Mallarangeng: Tantangan Berat Harus Membalikkan 9 Juta Data

BPN Gugat Hasil Pilpres ke MK, Jimly Asshiddiqie: Pintu Harapan Pencarian Kebenaran Jangan Ditutup

Dua tahap tersebut yakni menetapkan paslon dan bagian kursi yang terpilih.

Arief Budiman menekankan, pihak manapun yang nantinya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia maka harus menjalankan tugas-tugasnya.

Arief Budiman di Mata Najwa yang tayang Rabu (22/5).
Arief Budiman di Mata Najwa yang tayang Rabu (22/5). (YouTube/Najwa Shihab)

"Dia nantinya dilantik, menjalankan tugas-tugasnya dan amanah yang diberikan oleh negara ini. Maka kita harus bersama untuk mengawal mereka agar memenuhi janji-janjinya," ucap Arief Budiman.

Panduan Lengkap, Syarat dan Cara Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahun 2019

Beasiswa Kuliah ke Jepang Bagi Lulusan SMA, Dapat Uang Saku Rp 15 Juta Per Bulan, Ini Syaratnya!

Habiskan Biaya Rp 591 Juta, Intip Tampilan Rumah Lalu Muhammad Zohri Sesudah Renovasi

Intip Resep Sederhana Nastar Gulung dan Penyebab Kue Melebar

Kata Wiranto  Masyarakat Indonesia Wajib Bersyukur KPU Selesaikan Rekapitulasi 

Menkopolhukam Wiranto mengatakan masyarakat Indonesia termasuk peserta Pemilu 2019 harusnya bersyukur lantaran KPU RI berhasil menuntaskan rekapitulasi tepat pada waktunya yakni tanggal 21 Mei 2019.

“Bangsa Indonesia wajib bersyukur bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 KPU RI telah menyelesaikan tugas beratnya yakni rekapitulasi hasil Pemilu 2019,” ungkap Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Wiranto pun mengajak peserta Pemilu untuk menerima hasil yang diterima.

Jika ada yang tak puas Wiranto mengatakan bisa menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Pengakuan Zaskia Sungkar Malam Pertamanya dengan Irwansyah di Rumah Raffi Ahmad

Rieta Amalia Marah Besar, Raffi Ahmad Diusir Pergi dan Minta Kembalikan Nagita Slavina Gara-gara Ini

Tips Memilih Daging Sapi Segar yang Baik & Bisa Tahan Lama

Menurut mantan Panglima TNI itu jika semua pihak mengambil sisi positif maka tak perlu ada rencana mobilisasi massa dalam jumlah besar untuk mengepung atau bahkan menduduki KPU, Bawaslu, DPR RI, dan Istana Negara.

“Karena upaya menduduki KPU, Bawaslu, DPR, dan Istana Negara adalah tindakan keliru yang mengancam kedaulatan negara, hal itu justru merugikan masyarakat yang lain dan siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Halaman
1234
Penulis: Kurniawati Hasjanah
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved