Pilpres 2019

BPN Gugat Hasil Pilpres 2019, Amien Rais Pesimis Ubah Keadaan, Bambang Widjojanto: MK Diuji

Bambang Widjojanto juga berharap MK bersikap profesional dan bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik. Amien Rais pesimis.

BPN Gugat Hasil Pilpres 2019, Amien Rais Pesimis Ubah Keadaan, Bambang Widjojanto: MK Diuji
Warta Kota/Feri Setiawan
Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Sandiaga Uno ditemani tim BPN memberikan keterangan dalam acara Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta,Selasa (14/5/2019). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019 oleh KPU karena dianggap penuh kecurangan. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019).

Setidaknya ada delapan kuasa hukum yang ditunjuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk mengajukan permohonan sengketa Pilplres 2019.

Kedelapan orang tersebut ialah Bambang Widjojanto (BW), Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli.

BPN Prabowo-Sandi menyebut ada 51 bukti yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengajuan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

Meski begitu, ketua tim kuasa hukum BPN Bambang Widjojanto enggan menjelaskan lebih detail apa saja alat bukti tersebut.

"Tidak bisa saya jelaskan hari ini. Tapi ada kombinasi dokumen dan saksi, saksi fakta dan ahli," ucap Bambang Widjojanto kepada awak media di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) malam.

Ia menjelaskan, masih ada kemungkinan pihaknya kembali menambah jumlah alat bukti yang akan diajukan dalam gugatan tersebut.

"Insya Allah dalam waktu dekat kami akan lengkapi bukti yang diperlukan dan menambah apa saja yang penting serta doperlukan dalam mengungkap proses kebenaran di MK," ungkap Bambang Widjojanto.

Bambang Widjojanto juga berharap MK bersikap profesional dan bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik.

"Standar pemilu 1945, pemilu demokratis ketika awal kemerdekaan. Sehingga ini penting bukan siapa yang mengajukan, tapi MK diuji apakah pantas jadi suatu mahkamah membangun peradaban untuk masa yang akan datang," ucap Bambang Widjojanto dalam sambutannya di MK, Jumat (24/5/2019).

Jaga Bawaslu RI, TNI dan Polri Dapat Sumbangan 600 Makanan dari Yayasan Ibnu Sina Peduli

Festival Inklusi dan Karya Pelajar, Wadah Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Berekspresi

Bertemu Sejumlah Siswa SLB, Wakil Walikota Jakut : Semua Anak Bisa Mendapat Pendidikan Sama

Halaman
1234
Penulis: Mohamad Afkar Sarvika
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved