Pilpres 2019

Riza Patria Ungkap Dugaan Kecurangan, Pakar Hukum Sebut Kesulitan yang Dihadapi BPN

Riza Patria menyebut pihaknya siap membuktikan bahwa pada pelaksanaan Pilpres 2019 diwarnai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Riza Patria Ungkap Dugaan Kecurangan, Pakar Hukum Sebut Kesulitan yang Dihadapi BPN
TribunJakarta/Novian Ardiansyah
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria usai menyerahkan daftar bacaleg Gerindra di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018) 

"Sederhananya begini, sekarang tanya sama seluruh rakyat Indonesia, apakah kepala desa di seluruh indonesia dijadikan alat tidak oleh penguasa untuk menggiring warganya untuk memilih 01 tanyakan kepada kepala desa," katanya.

"Faktanya demikian banyak sekali kepala desa yang ditekan dengan berbagai cara oleh pimpinannya untuk menggiring memilih 01," sambungnya.

Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, saat memberikan keterangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).
Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, saat memberikan keterangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). (TribunJakarta.com/Wahyu Septiana)

Tak hanya itu, Riza Patria juga menduga bahwa ada keterlibatan ASN dalam dugaan kecurangan itu.

"Banyak sekali camat-camat yang ditemui di seluruh Idonesia yang juga mendapat tekanan untuk mengerahkan kepala desa dan warga memilih 01, bahkan pegawai negeri," terangnya.

Untuk dijadikan sebagai alat bukti, pihaknya pun siap untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan nanti.

"Tentu pembuktian di MK nanti akan didukung informasi data fakta dan bukti yang ada di lapangan dan menghadirkan saksi saksi," terangnya.

Pemotor Ini Masuk Jalan Tol: Saat Ditanya Begini Jawabannya

Markas Brimob Watumas Purwokerto Ditembaki Orang Tak Dikenal, Begini Kesaksian warga

Pernyataan Riza Patria itu pun lantas ditanggapi Pakar Tata Hukum Negara Prof Juanda.

Prof Juanda mempertanyakan kesanggupan BPN menghadirkan kepala desa di persidangan sebagai saksi yang sebelumnya dianggap terlibat dalam dugaan kecurangan.

"Ini problem saya kira, mungkin saja, ini kita tak bisa berpendapat, perlu dibuktikan di persidangan, ini kesulitannya saya kira," tuturnya.

"Untuk buktikannya ini yang sulit, saya yakin tidak mungkin kepala desa ini bisa diajukan oleh 02 untuk ke persidangan di Mk kecuali mungkin1, 2, 3 atau berapa persen itu yang sulit, tapi kalau bisa saya kira bagus sekali," tambahnya.

Halaman
1234
Penulis: Mohamad Afkar Sarvika
Editor: Kurniawati Hasjanah
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved