Pilpres 2019

Riza Patria Ungkap Dugaan Kecurangan, Pakar Hukum Sebut Kesulitan yang Dihadapi BPN

Riza Patria menyebut pihaknya siap membuktikan bahwa pada pelaksanaan Pilpres 2019 diwarnai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Riza Patria Ungkap Dugaan Kecurangan, Pakar Hukum Sebut Kesulitan yang Dihadapi BPN
TribunJakarta/Novian Ardiansyah
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria usai menyerahkan daftar bacaleg Gerindra di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018) 

"Standar pemilu 1945, pemilu demokratis ketika awal kemerdekaan. Sehingga ini penting bukan siapa yang mengajukan, tapi MK diuji apakah pantas jadi suatu mahkamah membangun peradaban untuk masa yang akan datang," ucap Bambang Widjojanto dalam sambutannya di MK, Jumat (24/5/2019).

Jaga Bawaslu RI, TNI dan Polri Dapat Sumbangan 600 Makanan dari Yayasan Ibnu Sina Peduli

Festival Inklusi dan Karya Pelajar, Wadah Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Berekspresi

Bertemu Sejumlah Siswa SLB, Wakil Walikota Jakut : Semua Anak Bisa Mendapat Pendidikan Sama

Tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi berharap mendapatkan keadilan dari hasil laporan dan gugatan yang telah dilayangkan ke MK.

Pria yang akrab disapa BW itu meminta MK tidak seperti kakulator yang hanya memeriksa hasil kejadian dari sebuah angka.

"Kami mendorong MK bukan hanya kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan sudah semakin dahsyat," terang Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menginginkan MK bisa menyelesaikan kasus kecurangan yanh terjadi di Pilpres 2019 dengan benar.

"Semoga MK bisa menempatkan dirinya jadi bagian penting dimana kejujuran dan keadilan harus jadi watak dari kekuasaan dan bukan justru jadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," tutur dia.

Terpisah, Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais justru merasa pesimis MK dapat merubah hasil Pilpres 2019.

Tim Hukum BPN Prabowo Sandi diwakili di antaranya Hashim Djojohadikusumo, Bambang Widjajanto, Denny Indrayana, dan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019).
Tim Hukum BPN Prabowo Sandi diwakili di antaranya Hashim Djojohadikusumo, Bambang Widjajanto, Denny Indrayana, dan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019). (TribunJakarta.com/Wahyu Septiana)

Menurut Amien Rais, BPN tak mengakui hasil Pilpres 2019 bila memang terjadi kecurangan dan kejahatan pemilu.

Namun karena mesti mengkuti aturan, maka pihaknya mau tidak mau harus menyelesaikannya melalui upaya hukum dengan membawa sengketa pilpres ke MK.

"Kita dipaksa oleh jalur hukum, kalau enggak mengakui ya silahkan ke MK, hari ini sudah ke MK, walau MK saya pesimis akan merubah keadaan," ucap Amien Rais, Jumat (24/5/2019) seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus Eggi Sudjana.

"Berbarengan dengan masuk ke MK itu maka gerakan nasional itu juga artinya cooling down. Apakah Pak Amien kecewa? Ya saya kecewa tapi enggak bisa apa-apa," tuturnya.

Simak Videonya:

Penulis: Mohamad Afkar Sarvika
Editor: Kurniawati Hasjanah
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved