Pilpres 2019

Pidato SBY Soal Oknum Intelijen Tak Netral Dijadikan Bukti Gugatan di MK oleh Tim Prabowo-Sandi

Ucapan SBY sebagai Ketua Umum Demokrat menyoal ketidaknetralan aparatur negara, khususnya intelijen, tayang di media online pada 23 Juni 2018.

Pidato SBY Soal Oknum Intelijen Tak Netral Dijadikan Bukti Gugatan di MK oleh Tim Prabowo-Sandi
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Ketua Umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Bareskrim Mabes Polri, Selasa (6/2/2018) TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA. 

SBY menegaskan selama dua periode memimpin Indonesia sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud, yakni TNI, Polri dan BIN.

Dia menduga adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.

Ia lantas mengungkit pemeriksaan Sylviana Murni oleh Polri dalam Pilgub Jakarta. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, sampai pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pribadinya.

Ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Keterangan bernada kontroversial itu disampaikannya dengan maksud agar TNI, Polri, dan BIN, dapat menjaga netralitasnya dalam kontestasi politik di negeri ini.

"Kenapa ini saya sampaikan, agar BIN, TNI, Polri, netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan," sebutnya.

Ia juga berharap bahwa rakyat bisa berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan tersebut.

SBY mengatakan jika ketidaknetralan ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perlawanan dari rakyat.

"Oleh karena itu saudara-saudaraku, pada pilkada serentak ini saya mohon dengan segala kerendahan hati netrallah negara, netrallah pemerintah, netrallah BIN, Polri dan TNI," katanya.

"Saya juga berharap rakyat kita berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan, biarlah rakyat menggunakan haknya, siapa pun yang disukai, yang diyakini bisa memimpin."

"Ini permohonan dan harapan saya. Kalau tidak, Allah juga mendengarkan ucapan saya," kata SBY.

Dalam kasus Pilgub Jabar, SBY mencontohkan bagaimana ada oknum memata-matai jagonya, yakni pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

SBY menyebut rumah Deddy Mizwar digeledah oleh Pj Gubernur Jabar Komjen M Iriawan. Kejadian ini menjelaskan adanya oknum BIN, TNI dan Polri yang tak netral di Pilkada 2018.

"Di Jawa Barat yang baru saya dengar, apa harus rumah dinas gubernur diperiksa, digeledah oleh pejabat gubernur? Kalau tak salah sekaraag merembet ke tempat calon wakil gubernur," sambung SBY.

Ia mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. SBY pun bertanya kenapa ini hanya dialami pasangan cagub dan cawagub Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi, sementara pasangan lain tidak.

"Mengapa hanya pasangan ini? Mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan? Malah sebagian dari mereka anggota legislatif sebelumnya. Terlalu banyak. Ini sebagian kecil dari apa yang rakyat ketahui, yang pasangan calon lain ketahui, yang saya dapatkan laporannnya," ungkap SBY.

Soal rumah dinasnya yang digeledah, Deddy Mizwar mengatakan hal tersebut terjadi empat bulan lalu.

"Saya kira biasa-biasa saja enggak ada masalah, ya enggak harus begitulah. Udah lama, 4 bulan yang lalu," ungkap Deddy dilansir TribunnewsBogor.com dalam artikel: SBY Bertanya-tanya Mengapa Hanya Rumah Deddy Mizwar yang Digeledah.

Ia tak mempersoalkan penggeledahan tersebut, namun jangan sampai menimbulkan ketakutan.

"Bentuk kehati-hatian sih boleh, apresiasi. Tapi jangan jadi paranoid, karena rumah juga gak akan bisa memenangkan apa apa. Hehehehe. Gak ada pengaruh ya, saya kira itu," tukas Deddy.

Terburuk sepanjang sejarah Indonesia

Ketua tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menyebut proses Pilpres 2019 merupakan yang terburuk di Indonesia.

Hal itu terjadi lantaran banyak kecurangan yang mewarnai proses Pilpres 2019.

Tim BPN Prabowo-Sandi datang ke Gedung Mahkamah Konstitusi di Gambir, Jakarta Pusat, untuk memasukkan gugatan sengketa Pilpres 2019.

"Ada hal penting, MK telah banyak memutuskan perkara sengketa pemilihan khususnya kepala daerah dengan prinsip terstrukur, sistematis dan masif," ujar Bambang Widjojanto saat jumpa pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Pria yang akrab disapa BW itu mendapatkan laporan dari publik jika Pilpres 2019 merupakan yang terburuk yang pernah terjadi di Indonesia.

"Kami mendorong bukan hanya kalkulator, tapi memeriksa betapa kecurangan sudah semakin dahsyat. Dan itu sebabnya publik menjelaskan inilah pemilu terburuk selama Indonesia berdiri," terang Bambang.

Lebih lanjut, Tim BPN Prabowo-Sandi berharap mendapatkan keadilan dari MK agar bisa mengusut tuntas kecurangan yang terjadi di lapangan.

"Titik inilah permohonan penting. Kami usulkan sungguh-sungguh proses sengketa pemilihan yang berkaitan dengan presiden dan wakil presiden. MK bisa menempatkan dirinya kejujuran watak dan kekuasaan dan bukan jadi rejim yang korup," tutur BW. (TribunJakarta.com/TribunnewsBogor.com)

Penulis: yogi gustaman
Editor: Kurniawati Hasjanah
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved