Aksi 22 Mei

Respon Komnas HAM Soal Korban Penjarahan Aksi 22 Mei Diundang Presiden Jokowi

Ismail (68) dan Abdul Rajab (62) adalah korban penjarahan massa aksi 21-22 Mei 2019 di kawasan Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Respon Komnas HAM Soal Korban Penjarahan Aksi 22 Mei Diundang Presiden Jokowi
TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Pemilik warung kopi sekaligus korban penjarahan massa aksi 21 - 22 Mei 2019, Ismail (kiri) dan Abdul Rajab (kanan), saat mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Ismail (68) dan Abdul Rajab (62) adalah korban penjarahan massa aksi 21-22 Mei 2019 di kawasan Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Warung kelontong mereka dirusak.

Alhasil, Ismail dan Abdul Rajab mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendapat undangan untuk bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Kata Abdul Rajab dan Ismail, Presiden memberikan bantuan berupa uang.

"Tapi uang yang dikasih sebetulnya tidak sesuai kerugian. Tapi ya senanglah sudah bisa ketemu Presiden, senang sekali," kata Abdul Rajab, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019).

"Iya sama, tapi ya bisa buat beli bahan-bahan cukup. Setidaknya pak Presiden sudah memberi perhatian sama kita," ujar Ismail, secara bersamaan.

Komisioner Komnas HAM bidang penelitian dan pengkajian, Mohammad Choirul Anam menanggapi hal tersebut.

Choirul, sapaannya, mengatakan apa yang dilakukan Presiden ini bersifat diskresi.

"Melihat apa yang dilakukan oleh pak Presiden mungkin sifatnya diskresial, yang ingin menunjukkan Presiden empati terhadap persoalan itu," kata Choirul, usai melayani aduan dari Aliansi Korban Tragedi 21 - 22 Mei 2019.

Anggota Polri Korban Kerusuhan Aksi 22 Mei yang Dirawat di RS Polri Diperbolehkan Pulang

14 Peserta Aksi 22 Mei Masih Jalani Rawat Inap di RS Polri Kramat Jati

Menurut Choirul, Presiden setidaknya dapat memberi bantuan yang sesuai dengan kerugian Ismail dan Abdul Rajab.

"Tapi sebagai sebuah kebijakan, seharusnya tidak boleh diskresial. Kenapa? Ya dicek dulu siapa yang dapat kerugian siapa, yang ini-itu baru dikalkulasi, habis itu ya dikeluarkan kebijakan," ucapnya.

"Mungkin karena sifatnya diskresial, hanya sekadar menunjukkan empati, dan merangsang orang memberikan dukungan terhadap korban, Presiden memberi tidak sepenuhnya," tambahnya.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved