Mahfud MD Nilai Demokrasi dan Hukum Harus Berjalan Selaras dan Tidak Bisa Paksakan Kehendak

demokrasi dan hukum harus berjalan selaras dan tidak bisa terus menerus memaksakan kehendak

Mahfud MD Nilai Demokrasi dan Hukum Harus Berjalan Selaras dan Tidak Bisa Paksakan Kehendak
Kompas.com
Mahfud MD 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menduga ada sejumlah pihak yang kerap terus menerus memanfaatkan kepentingan kelompok dengan membawa isu agama.

Padahal, tindakan membawa agama dalam berbagai gerakan termasuk isu mengenai people power pada 21 dan 22 Mei lalu menurutnya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

"Menurut saya menyesatkan jika agama dijadikan people power seakan akan memperjuangkan agama padahal seharusnya tidak seperti itu. Kalau diangkat ke tema agama, itu justru mudah memancing emosi dan itulah yang harus dihindari," kata Mahfud kepada wartawan, Minggu (2/6/2019).

Praktisi hukum itu juga menegaskan, dugaan yang menyebutkan bahwa polisi sudah bertindak dalam menangani aksi kerusuhan lalu dianggap sudah dalam kadar yang sesuai dan proporsional.

Meski, pada dasarnya hukum di pengadilan yang akan menentukan benar atau salah tindakan penanganan para pelaku kerusuhan sehingga berujung pada meninggalnya 8 orang.

"Yang pasti polisi itu harus bertindak. Kalau ada yang mau menjarah masa polisi tidak bertindak karena polisi harus pro aktif," tuturnya.

Ditambahkannya, dalam pemahamannya, demokrasi dan hukum harus berjalan selaras dan tidak bisa terus menerus memaksakan kehendak. "Sebab jika masing masing pihak memaksakan kebenaran, sistem demokrasi serta ideologi pancasila sama saja sia-sia. Buat apa kita ribut ribut terus tidak ada untungnya. Silakan kembalikan kepada ranah hukum untuk menyelesaikannya," ujarnya.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Nassarudin Umar menyayangkan perilaku serta pernyataan para tokoh masyarakat yang justru menggelorakan perlawanan dan bukan ketenangan. Nassarudin berharap agar kedepan tidak ada lagi gerakan yang selalu membawa agama namun kemudian malah berujung pada kericuhan.

Tanggapi Seruan Referendum Aceh, Mahfud MD: Wilayah Republik Indonesia Tak Bisa Diutak-atik Lagi

"Jadikan kasus kemarin sebagai pelajaran jangan gampang pakai bahasa agama melegitimasi sebuah kepentingan subjerktif. Kita juga jangan mudah terpancing menanggapi seseorang atau kelompok yang menggunakan bahasa agama karena potensi menimbulkan persoalan panjang," kata Nassarudin.

Nassarudin juga mengatakan, sudah seharusnya tokoh yang merasa orang pintar bisa memberikan ketenangan di masyarakat. Sebab di Indonesia sampai saat ini menurutnya masih sedikit orang arif dibandingkan orang orang pintar.

"Orang arif lihat saja dari pernyataanny, kalau menyejukan itu bukti kematangan. Tapi kalau pintar tapi menimbulkan kontroversi itu pintar tapi belom matang," tandasnya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved